.webp)
Vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim PN Stabat terhadap mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginan Angin dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus menuai kritik. Kali ini Komnas HAM meminta Komisi Yudisial (KY) turun tangan.
"Komnas HAM menyesalkan putusan tersebut dan menilai bahwa putusan tersebut tidak memenuhi hak atas keadilan, terutama bagi para korban, terutama keluarga korban yang telah meninggal dunia," kata komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangannya, dilansir detikSumut, Rabu (10/7/2024).
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM ini meminta KY melakukan pengawasan atas proses peradilan kasus itu. Termasuk Komnas HAM mendukung kejaksaan untuk kasasi atas putusan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka Komnas HAM memiliki pandangan perlunya lembaga-lembaga pengawas peradilan, seperti Komisi Yudisial, melakukan pengawasan atas proses peradilan kasus tersebut. Komnas HAM juga mendukung kejaksaan yang akan melakukan kasasi atas kasus tersebut," ucapnya.
Anis menjelaskan vonis bebas oleh hakim terhadap Terbit kontraproduktif dengan langkah pemerintah yang sudah menyatakan TPPO adalah kejahatan extraordinary crime. Karena itu, menurut Komnas HAM, TPPO perlu dipahami oleh semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga peradilan.
"Putusan membebaskan Terdakwa dalam kasus kerangkeng manusia tersebut menjadi kontraproduktif di tengah pemerintah Indonesia yang saat ini sedang berupaya untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sudah dinyatakan sebagai kejahatan extraordinary crime. Maka Komnas HAM berpandangan bahwa penguatan pencegahan dan penanganan TPPO perlu dilaksanakan lebih masif lagi bagi semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga peradilan, agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang bahayanya TPPO," jelasnya.
Baca selengkapnya di sini.
(idh/dhn)
