.webp)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyambangi kantor Pusat Kendali Sistem Pemantauan Siber milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Ragunan, Jakarta Selatan. Kunjungan Menko Hadi ini untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta menyikapi hasil rapat dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian.
"Saya mengingatkan kepada seluruh pihak, kita bangsa yang besar. Bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang hebat dan cerdas, terlebih di bidang IT harus kita kuasai," kata Menko Hadi saat apel yang diselenggarakan hybrid dengan BSSN dan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) seluruh Indonesia di lokasi, Selasa (2/7/2024).
Hadi mengatakan BSSN adalah institusi yang sangat vital dan penting. Sehingga, lanjutnya, perlu kerja sama, kerja keras, dan konsentrasi luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadi juga menyampaikan perhatian khusus kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk dapat mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Imbauan ini juga disampaikan Hadi ke pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan.
"Pada kesempatan ini saya juga ingin langsung berinteraksi kepada seluruh CISRT di Indonesia agar saya mengetahui bagaimana kesiapan apabila menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam," ujar Hadi.
Menko Hadi lalu memilih secara acak Tim CSIRT untuk menyampaikan situasi dan kondisi keamanan siber. Di antaranya PPATK, Kementerian ATR/BPN, Bakamla, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan BP Batam.
"Saya menekankan betapa pentingnya menjaga data, salah satunya Kementerian ATR/BPN, karena menyimpan seluruh dokumen milik rakyat dan pemerintah, hampir seluruh Indonesia," tegas Hadi.
"Ini semua kepemilikan tanah ada di ATR/BPN, sehingga tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan tulus dan kita harus menjaga hak rakyat," sambung dia.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Kemudian Hadi menekankan Bakamla memiliki tugas sangat berat di laut untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. Hadi menerangkan hingga saat ini sudah terbentuk 93 CSIRT dari total target 160 CSIRT pada kementerian/lembaga pusat, dan sudah terbentuk 156 CSIRT dari total target 552 CSIRT pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Ini adalah progres yang sangat baik dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketahanan siber nasional," ungkap Menko Hadi.
Lebih lanjut Menko Hadi menyampaikan CSIRT seluruh Indonesia harus terus mematuhi dan melaksanakan regulasi pengelolaan
insiden siber, mengacu pada Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, dan Peraturan BSSN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Manajemen Krisis Siber.
"CSIRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CSIRT tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respons, dan siap untuk menangani permasalahan siber," kata Hadi.
Selain itu, sebagai upaya memperkuat penerapan keamanan terhadap pengelolaan sistem elektronik, CSIRT harus memastikan penerapan standar keamanan sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan BSSN Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia.
