.webp)
Jaringan '98 menilai Langkah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam menangani peristiwa peretasan Pusat Dana Nasional (PDN) sudah tepat. Jaringan '98 menyebut Budi Arie menyiapkan berbagai terobosan program kementerian serta kerjasama dengan berbagai negara besar dan perusahaan digital dunia.
"Baru menjabat setahun, Budi Arie Setiadi berhasil memberikan gairah dan angin segar tak hanya bagi para pelaku bisnis digital, tapi juga membuka ruang bagi kreativitas anak muda dan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM)," kata juru bicara Jaringan '98, Ricky Tamba, melalui keterangan tertulis, Selasa (2/7/2024).
"Terlebih Menkominfo yang baru ini sangat luwes bergaul dan mendengarkan aspirasi berbagai kalangan guna perbaikan ke depan. Dinamika pro-kontra pasti ada, terlebih pasca peretasan PDNS, yang sebenarnya fondasinya dibangun di era menteri sebelumnya. Jadi ibaratnya, yang sekarang mesti 'cuci piring dan beres-beres' banyak hal," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jaringan '98 juga berbicara mengenai kebijakan penanganan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Arahan Presiden Joko Widodo melalui Budi Arie Setiadi dinilai strategis.
"Judol dan pinjol ilegal ini ditengarai juga menjadi bagian dari hal ini. Karena bila utamanya generasi muda telah terjerat, menjadi malas dan mudah mengambil jalan pintas hingga tak produktif, maka bangsa Indonesia akan lebih mudah dikendalikan," ucapnya.
Jaringan '98 berharap Budi Arie terus bekerja keras membangun ekosistem digital Indonesia yang kian handal demi mewujudkan kedaulatan dan kemajuan bangsa. Cara-cara yang kreatif dan inovatif, kata dia, mesti dilakukan agar mampu menggalang seluruh potensi khususnya di kalangan generasi muda.
"Kami yakin, dengan latar belakang sebagai aktivis dan mantan jurnalis, Menkominfo mampu berakselerasi kian cepat dan tepat, bekerjasama dengan lintas kementerian/ lembaga terkait. Dialog-dialog dan literasi digital mesti kian dimasifkan, bahkan mesti merangkul banyak anak muda yang cerdas-cerdas di bidang digital dan teknologi, yang kerap disebut sebagai hacker cracker, sehingga menjadi bagian dari kekuatan digital yang dahsyat. Ayo Menkominfo bisa! Gaspol benahi dan majukan dunia digital Indonesia!" ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware. Kepala BSSN Hinsa Siburian sebelumnya menjelaskan serangan siber ransomware di negara lain lebih cepat penanganannya lantaran ada backup data. Hinsa mengaku hal itulah yang disesalkan oleh BSSN lantaran kesalahan diklaim mereka ada di tata kelola sistem backup data.
Menyikapi hal itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi bakal meneken aturan usai server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diretas ransomware. Dalam aturan itu nantinya seluruh lembaga dan kementerian wajib melakukan backup atau pencadangan data.
"Solusi konkret yang akan kami lakukan adalah saya akan segera menandatangani keputusan menteri tentang penyelenggaraan PDN," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat Kamis (27/6/2024).
"Yang salah satunya mewajibkan kementerian lembaga dan daerah memiliki backup," sambungnya.
Ia menyebut paling lama keputusan menteri itu akan diteken pada Senin (1/7) pekan depan. Dia mengatakan aturan pencadangan data itu akan menjadi kewajiban lewat peraturan yang segera diterbitkan tersebut.
(taa/dhn)
