.webp)
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) nasional untuk keamanan Pusat Data Nasional (PDN). Meutya menilai keamanan siber bukan hanya masalah teknis, melainkan juga isu strategis.
Hal itu disampaikan Meutya saat membacakan kesimpulan dalam rapat kerja Komisi I dengan Kominfo dan BSSN, di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024). Meutya menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa penyerangan siber tersebut.
"Komisi I DPR RI berpendapat keamanan siber bukan sekadar masalah teknis melainkan isu strategis berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara," kata Meutya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu untuk mencegah serangan siber di masa depan terhadap PDNS (Pusat Dana Nasional Sementara), Komisi I mendesak Kemenkominfo dan BSSN untuk membentuk satgas nasional yang bertanggungjawab atas perlindungan keamanan siber PDNS," sambungnya.
Meutya mengatakan nantinya Satgas tersebut dapat melakukan sejumlah hal. Di antaranya, pembaruan sistem perangkat lunak secara berkala, mengadopsi teknologi keamanan siber terkini, menerapkan pendekatan proaktif yang berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber, serta melakukan evaluasi keamanan siber.
Selain itu, Meutya menyampaikan Komisi I juga meminta pemerintah membentuk crisis center terpadu. Meutya mengatakan nantinya crisis center itu akan berfungsi sebagai pusat bantuan.
"Membentuk crisis center terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan atau helpdesk dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan pemulihan sistem yang terdampak serangan ransomware," jelasnya.
"Komisi I akan mengagendakan rapat kerja lanjutan dengan Menkominfo dan Kepala BSSN untuk mendapatkan laporan terkini mengenai penanganan insiden PDNS atau diserangnya PDNS," imbuh dia.
(amw/taa)
