.webp)
Termasuk masalah visa nonhaji yang saat ini menjadi persoalan. Hal ini diperlukan pengawasan ketat oleh Ditjen Imigrasi agar ke depan persoalan haji 'ilegal' bisa diatasi.
"Jadi bagaimana menuntaskannya, yaitu tadi diplomasi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, saya kira begitu," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Abdul Wachid menyampaikan Komisi VIII DPR akan menggelar rapat evaluasi setelah pulang dari Arab Saudi. Rapat evaluasi dilakukan untuk membahas rencana Pansus.
"Jadi itu yang kami berharap nanti, memang Pansus ini tidak singkat ya, panjang. Tapi paling tidak teman-teman ini yang masih terpilih bisa ikut pembahasan daripada Pansus," ucapnya.
Abdul Wachid mengatakan anggota Timwas DPR dari 9 fraksi sebelumnya sudah melakukan pembicaraan terkait wacana Pansus ini. Menurutnya, 9 fraksi tersebut sepakat membentuk Pansus.
"Jadi artinya, tidak ada partai politik yang tidak setuju (dibentuk Pansus)," ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Wachid berharap tidak ada fraksi yang keluar dari kesepakatan Pansus sekembalinya ke Tanah Air. Ia berharap seluruh fraksi tetap mendukung Pansus demi perbaikan penyelenggaraan haji ke depannya.
"Ini adalah demi kepentingan umat, kepentingan ibadah ke depan. Jadi ini kita harus sama-sama, kita sepakati, ya kami harap sih sampai sekarang tidak ada fraksi yang istilahnya keluar dari keputusan pansus, sepakat," pungkasnya.
(mea/fas)
