.webp)
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan tamu VIP saat HUT ke-79 RI di IKN harus menggunakan mobil listrik. Pemerintah akan melakukan simulasinya terlebih dulu.
"Untuk tamu-tamu VIP dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN kita haruskan menggunakan mobil listrik atau electric vehicle (EV). Kita nanti akan lakukan simulasi apakah setiap duta besar negara-negara sahabat diberikan satu mobil listrik atau apakah menggunakan bus listrik ini merupakan domain dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)," ujar Budi Karya Sumadi di Semarang, Jawa Tengah, seperti dikutip Antara, Minggu (16/6/2024).
Budi Karya belum mengetahui hal tersebut karena itu merupakan domain Setneg. Meski demikian, lanjut dia, kendaraan di IKN terbagi beberapa fungsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama adalah fungsi dari luar terutama dari Balikpapan ke IKN, kita memiliki fasilitas ride and park dan dari situ kita keliling dengan menggunakan bus atau mobil yang disediakan atau dimiliki oleh para operator swasta untuk menuju tempat-tempat akhir," katanya.
IKN juga menyediakan bus-bus listrik yang memiliki rute mengelilingi tempat-tempat strategis.
"Tetapi juga untuk operator swasta ada Blue Bird, Gojek, dan lainnya di mana mereka akan mengisi ruang-ruang komersil yang digunakan secara individu," kata Budi Karya.
Kemenhub telah melaksanakan kajian perencanaan teknis angkutan umum di KIPP tahap 1 dengan mengusulkan 3 rute layanan bus listrik. Ketiga trayek tersebut adalah rute Park & Ride sampai Masjid Raya dengan total kebutuhan 13 bus medium, rute Park & Ride sampai Botanical Garden total kebutuhan armada 7 bus medium, dan rute Park & Ride 1 sampai Park & Ride 2 dengan total kebutuhan 21 armada.
Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga berencana bekerja sama dengan Blue Bird untuk melayani rute di dalam IKN atau KIPP tahap 1. Dalam hal ini terkait pengadaan bus listrik dan rencana operasionalnya.
Lalu pada 2025 mendatangkan diusulkan anggaran Buy the Service (BTS) untuk melayani rute IKN. Rencana rute akan menyesuaikan dengan persil tanah yang sudah terbangun, dan jumlah armadanya masih menunggu kajian dan review dari tim OIKN.
Simak juga 'AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi':
