.webp)
Komnas HAM mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 37,15 miliar pada tahun 2025. Sebesar Rp 5 miliar di antaranya untuk kebutuhan pengawasan pembangunan IKN Nusantara hingga untuk urusan sarana dan prasarana.
Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024). Atnike mengatakan ada 4 strategi dalam mengawal pembangunan IKN.
"Mengawal proses pembangunan melalui proses koordinasi; pengarusutamaan HAM dalam kebijakan IKN serta penguatan kesadaran HAM bagi aktor negara maupun nonnegara di IKN maupun terkait IKN; memperkuat layanan terpadu Komnas HAM seperti fungsi pemantauan dan mediasi; kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas di wilayah IKN," kata Atnike.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk yang IKN usulan tambahan anggaran sebesar Rp 5 miliar juga," tambahnya.
Atnike mengatakan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Otorita IKN (OIKN). Nota kesepahaman itu terkait dengan pembangunan di IKN yang berdasarkan dengan HAM.
"Pada tanggal 19 desember 2023, Komnas HAM telah menandatangani nota kesepahaman dengan OIKN," tuturnya.
Untuk itu, secara keseluruhan Komnas HAM mengajukan tambahan anggaran mencapai Rp 37,15 milar di tahun 2025. Anggaran itu untuk mengakomodir semua kegiatan Komnas HAM.
"Komnas HAM berharap Komisi III memberi dukungan untuk realisasi usulan tambahan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp 37,15 miliar," ucapnya.
(ial/rfs)
