.webp)
Komnas HAM meluncurkan laporan tahunan 2023. Dalam laporan ini, Komnas HAM mengungkap ada empat kasus menonjol yang ditangani sepanjang 2023, termasuk konflik agraria di Pulau Rempang, Batam.
"Pertama kasus penolakan masyarakat terhadap proyek Eco City Rempang. Ini ada berbagai isu di situ, isu hak rasa aman, hak keadilan, hak tempat tinggal dan layak, dan lain sebagainya," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam peluncuran laporan 2023 di kantornya, Senin (10/6/2024).
Kedua, Atnike menyebutkan ada kasus penculikan dan penganiayaan yang terjadi terhadap warga sipil bernama Imam Masykur. Dia juga mengatakan ada kasus gangguan ginjal akut progresif tipikal yang terutama terkena pada anak-anak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kasus kebakaran Depo PT Pertamina Plumpang. Maka kalau kita lihat dari empat kasus yang menonjol ini saja persoalan hak asasi kita sangat beragam tidak lagi hanya persoalan sipil politik, tetapi banyak sekali menyentuh persoalan-persoalan hak ekonomi, sosial, dan budaya," ujar Atnike.
Selain itu, Atnike menyebutkan Komnas HAM menerima 2.753 aduan dari masyarakat pada 2023 melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah. Sementara untuk jumlah laporan tertinggi diterima dari wilayah DKI Jakarta.
"Dari sejumlah pengaduan tersebut dilakukan 625 pemantauan, 248 mediasi, dan 1.423 berupa saran untuk upaya-upaya lainnya. Sebagai catatan kami juga membuat klasifikasi wilayah aduan tertinggi, yang pertama DKI, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Sumatera Utara," ungkap Atnike.
Dia menyampaikan banyaknya jumlah laporan kasus ini tidak merepresentasikan persoalan, tetapi lebih merepresentasikan akses terhadap kantor Komnas HAM yang lebih dekat untuk di DKI Jakarta. Dia mengatakan, dari laporan-laporan tersebut, paling banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap hak atas kesejahteraan.
"Untuk hak yang dilanggar, nomor 1 adalah hak atas kesejahteraan ini luas sekali mulai dari pekerjaan, hak atas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu nomor 2 hak yang banyak dilanggar adalah hak memperoleh keadilan. Dan yang nomor 3 adalah hak atas rasa aman," sebut Atnike.
Lalu, dia turut melaporkan bahwa Komnas HAM berhasil memegang akreditasi A untuk Global Alliance of National Human Rights institution (GANHRI). Dia menjelaskan, dengan standar A ini Komnas HAM berhak berbicara di forum-forum UN (United Nation) di PBB.
Kemudian, Komnas HAM mendapatkan gelar B untuk reformasi birokrasi serta akuntabilitas kinerja. Selain itu, Komnas HAM berhasil mempertahankan status wajar tanpa pengecualian (WTP) audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Untuk laporan keuangan juga Komnas HAM berhasil mempertahankan wajah tanpa pengecualian audit BPK. Untuk capaian lembaga kinerja anggaran sangat baik. Lalu kearsipan juga sangat baik. Untuk Sistem Merit masih baik, mudah-mudahan menjadi sangat baik," pungkasnya.
 Komnas HAM menyampaikan laporan kerja tahun 2023. (Kurniawan Fadilah/detikcom) |
Simak juga 'Saat Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil':
(dnu/dnu)
