Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubro bicara soal demokrasi di Indonesia. Sidarto menyinggung demokrasi NPWP atau nomor piro wani piro.
Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat syukuran ulang tahunnya ke-88 sekaligus penerbitan kembali buku berjudul 'Jalan Terjal Perubahan' edisi revisi. Mulanya, Sidarto bicara soal Indonesia yang bersiap-siap meniru demokrasi Barat.
"Bicara mengenai kondisi saat ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Dengan rata-rata kita masih SMP kelas 3 dan income per kapita baru USD 4.600, kita ini siap-siap meniru demokrasi Barat. Meniru demokrasi liberal, kita belum siap," kata Sidarto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024).
"Saya bisa mengerti kenapa dulu Bung Karno, Pak Harto, ada demokrasi Pancasila. Hanya belum diwadahi dalam bentuk aturan, diwadahi. Saat ini saya kira perlu kita melahirkan satu demokrasi yang baik untuk kita. By law," sambungnya.
Sidarto kemudian mengutarakan keprihatinannya soal demokrasi Indonesia. Dia mengatakan demokrasi era sekarang NPWP alias nomor piro wani piro.
"Saya terus terang prihatin, Pak Menteri, Pak Moeldoko, Pak Wiranto, Teman-teman Pers. Era sekarang ini adalah demokrasi NPWP, demokrasi nomor piro wani piro," ucap Sidarto.
Dia mengatakan, untuk menjadi kepala daerah, perlu ongkos politik sampai ratusan miliar, termasuk untuk menjadi anggota DPR. Sidarto menilai politik uang berdampak buruk pada demokrasi.
"Karena saya bermimpi. Bahwa kepala daerah itu tidak perlu dipilih yang nanti cost-nya mahal. Saat dia menjabat, dia harus mengembalikan cost-nya. Dia untuk menjadi dibantu oleh proyek-proyek. Waktu jadi, dia harus memberikan proyek pada para pelopornya. Akhirnya proyek-proyek di APBD, di daerah itu dalam 20 tahun ambrol," tuturnya.
"Saya angkat topi dengan Rieke Pitaloka. Itu dia berani sekali ya. Saya tidak suka anggota Dewan yang jazz band, saya tidak suka. Dia harus mampu untuk menyuarakan suara rakyat. Namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan karena serta-merta menyediakan dana, lalu mereka yes semua ya. Tidak baik. Ini yang saya dreaming. Jangan kita niru demokrasi Barat. Belum waktunya. Ini yang sekarang terjadi pada kita, demokrasi NPWP, nomor piro wani piro," lanjut dia.
Dia berharap politik uang bisa dicegah. Dia juga menilai perlunya kombinasi antara sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup.
"Kepala daerah itu tidak perlu dipilih. Cukup tiga partai pemenang memberi daerah itu. Tanpa uang. Ini yang mudah-mudahan bisa dilebih baik," terangnya.
(idn/idn)