.webp)
Sejumlah pegawai Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur, mengeluhkan adanya manipulasi dana remunerasi yang diperoleh para pegawai. Para tenaga kesehatan (nakes) berdemo mempertanyakan hak remunerasi kepada pihak manajemen RS.
Juru Bicara Pegawai RSKD Duren Sawit, drg. Mirza, mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata ada ketidaksesuaian dalam pemberian remunerasi. Temuan itu membuat dokter, perawat, dan nakes lainnya kaget dan berdemo pada Senin (3/6).
"Hasil audit BPK ketemu bahwa ada permainan menaik-naikkan level remunerasi. Ketika mengetahui temuan BPK, kami kaget bukan main," kata Mirza dilansir Antara, Rabu (5/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai remunerasi atau imbal jasa ratusan pegawai RSKD Duren Sawit meliputi nakes hingga sopir diduga dimanipulasi dan dipotong selama 14 tahun.
 Sejumlah pegawai RSKD Duren Sawit, Jaktim, mengeluhkan adanya manipulasi dana remunerasi para pegawai. Para nakes mempertanyakan hak remunerasi kepada pihak RS. (Foto: Antara) |
Dalam pembagian remunerasi terdapat level 1 hingga 14. Adapun level 14 atau paling tinggi untuk jabatan pimpinan RSKD Duren Sawit dan level 1 paling bawah untuk posisi sebagai sopir.
Tapi karena diduga ada manipulasi pegawai RSKD Duren Sawit yang berada di level 6 menerima remunerasi posisi level 8, imbalan yang didapat satu pihak lebih besar dan satu pihak lebih kecil.
"Memainkan levelnya, misal level enam tapi dibagikan nomor delapan. Jadi naik dua kali lipat. Nah itu kan merugikan yang lain. Itu kena ke seluruh pegawai, banyak pegawai yang dirugikan menjadi resah," ujarnya.
Dugaan Kerugian Miliaran
Menurutnya, potongan remunerasi setiap pegawai dapat mencapai Rp 2 juta per orang, sehingga bila pemotongan diakumulasi sejak 2010, kerugian mencapai miliaran rupiah.
Mirza menduga manipulasi dan pemotongan remunerasi terhadap ratusan pegawai RSKD Duren Sawit dilakukan seorang oknum pejabat yang kini sudah dinonaktifkan.
Namun oknum itu tidak diberhentikan dengan alasan tenaga dan kemampuannya masih dibutuhkan manajemen RSKD Duren Sawit.
Lihat juga Video 'Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung':
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Para pegawai sudah berupaya mengonfirmasi langsung kasus ini kepada pimpinan RSKD Duren Sawit, tapi jawaban yang diberikan tidak memuaskan sehingga mereka memilih berunjuk rasa.
"Walaupun sudah dinonaktifkan karena terbukti korupsi dia (oknum pegawai) masih dipakai buat membagi (remunerasi) lagi. Makanya ini isu yang diangkat saat kita demo," tuturnya.
Mirza meminta agar oknum pegawai yang melakukan manipulasi remunerasi itu dipecat sebagai pegawai sesuai dengan Pergub 72 Tahun 2007 Tentang Pegawai Non PNS.
Menurut dia, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati sempat menelepon dirinya terkait unjuk rasa tersebut. Dia mengatakan Kadinkes juga sempat datang ke RSKD Duren Sawit untuk menemui para dokter dan pegawai RSKD Duren Sawit yang menyuarakan pendapat.
Tanggapan Kadinkes
Kadinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati ketika dikonfirmasi mengaku kedatangannya untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan pegawai RSKD Duren Sawit.
"Saya ke sana komunikasi saja, diskusi saja sama teman-teman. Itu kan masalah internal, jadi kita diskusikan secara internal saja. Prinsipnya mereka hanya menyampaikan pendapat," kata Ani.
Menurut dia, dari hasil diskusi tersebut, masalah yang disuarakan para pegawai RSKD Duren Sawit sudah selesai dan hanya menunggu tindak lanjut penyelesaian kasus.
Ani juga memastikan penyampaian pendapat dilakukan para tenaga kesehatan dan pegawai RSKD Duren Sawit tidak mengganggu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang datang.
Sementara itu, Direktur RSKD Duren Sawit Nikensari Koesrindartia ketika dikonfirmasi enggan berkomentar terkait masalah itu.
Simak juga Video 'Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung':
