PDIP Jabar Akan Kembalikan Tunjangan Rapelan

Bandung - Buntut dari pembatalan rapel tunjangan komunikasi intensif dan operasional anggota dan pimpinan dewan, DPW PDIP Jawa Barat menginstruksikan fraksi di DPRD mengembalikan dana tersebut.Demikian disampaikan Ketua DPW PDIP Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya kepada detikcom per telepon, Rabu (31/1/2007).Menurut dia, sejak awal FPDIP menolak klausul mengenai rapel di PP 37/2006."Dalam 3 hari ini kami akan menginventarisir daerah di Jawa Barat yang telah mencairkan dana komunikasi dan operasional itu. Kami perintahkan agar mereka segera mengembalikannya ke kas daerah," ujar pria yang juga menjabat wakil ketua DPRD Jawa Barat ini.DPRD Kota Bogor dan DPRD Kabupaten Karawang telah mencairkan rapelan. Khusus DPRD Jabar, kata dia, dana tunjangan tersebut belum dicairkan hingga saat ini karena masih menunggu revisi.Alokasi dana komunikasi intensif dan operasional di APBD Jabar 2007 untuk 2006-2007 sebesar RP 23 miliar.Sementara itu, anggota Panitia Anggaran DPRD Jawa Barat Diah Nurwitasari mengatakan, tidak masalah ada pembatalan rapel dana itu."Kan gampang, dana rapel yang 2006 tinggal dihapus dari alokasi di APBD Jabar. Artinya yang tersisa hanya sekitar Rp 11 miliar lebih untuk tunjangan di 2007," kata Diah.Menurut dia, penggunaan anggaran komunikasi intensif dan operasional ini harus dipertanggungjawabkan kepada publik karena bukan termasuk pendapatan pribadi.Karena tidak ada aturan yang khusus mengenai pertanggungjawaban, lanjut Diah, sebaiknya setiap fraksi membuat aturan masing-masing untuk pertanggungjawaban ini. (aan/nrl)