.webp)
Pemkot Bogor memulai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SD dan SMP tahun ajaran 2024/2025. Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari berharap PPDB tahun ini berjalan bersih serta bebas titipan, rekayasa data, hingga praktik suap dan gratifikasi.
"Baru saja kami sampaikan, kami laporkan kepada masyarakat Kota Bogor bahwa Kota Bogor sudah melaksanakan kick off PPDB 2024 untuk tahun ajaran 2024/2025 untuk SD dan SMP," kata Hery, Kamis (30/5/2024).
"Selain kick off, juga ditandatangani fakta integritas antara Kadisdik, kepala dinas terkait, dan kepala sekolah, baik SD dan SMP, untuk pelaksanaan PPDB bersih objektif, transparan, dan akuntabel," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sambutannya, Hery meminta panitia penyelenggara melaksanakan proses PPDB dengan penuh integritas dan profesionalisme, serta menghindari praktik KKN dan penyalahgunaan wewenang. Hery juga meminta orang tua murid tidak memalsukan data, memberikan suap, dan menggunakan calo pada proses PPDB.
"Kepada seluruh orang tua murid, wali murid, saya mengimbau kepada seluruh orang tua dan wali murid, untuk tidak melakukan praktik suap, gratifikasi, dan lain sebagainya, rekayasa data, titip-menitip dalam proses PPDB," kata Hery.
"Tempuh prosedur yang benar, hindari calo dengan segala janji manisnya yang dapat memasukkan di sekolah yang kita inginkan. Ikuti SOP PPDB yang telah ditetapkan, jangan memberikan pendidikan anak dengan dimulai melalui ketidakjujuran atau curang," imbuhnya.
Kick off PPDB Kota Bogor diikuti penandatanganan fakta integritas oleh Kepala Dinas Pendidikan hingga Kepala Sekolah di Kota Bogor. Mereka berkomitmen untuk menjalankan proses PPDB tanpa kecurangan dan siap mundur dari jabatan jika ditemukan pelanggaran.
"Pada hari ini ingin menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan PPDB yang bersih objek transparan dan akuntabel. Untuk itu pada hari ini menyaksikan dan men-support penandatanganan fakta integritas PPDB Kota Bogor," kata Hery.
"Kalau (pelanggaran) administrasi sesuai fakta integritas secara terukur kita akan kaji dan pasti akan kita sanksi, sesuai fakta integritas yang ditandatangani. Karena di situ ada (poin) bersedia mundur dan lain sebagainya apabila terjadi a, b, c, d dan seterusnya," imbuhnya.
