Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menegaskan siap mendukung pengoptimalan Government Technology (GovTech) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini demi mempermudah akses layanan bagi masyarakat.
Diketahui pada Senin (27/5) Jokowi resmi meluncurkan GovTech Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta. Peluncuran tersebut merupakan terobosan pemerintah dalam rangka mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik yang solutif dan transparan.
Anggoro mengatakan saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga tengah fokus meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi kepada peserta (customer centric) melalui simplifikasi prosedur serta peningkatan keamanan data peserta.
"Kami bersama 14 kementerian lembaga negara lainnya, berkomitmen bersama Presiden Jokowi dalam kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE dan peluncuran GovTech Indonesia. Dengan semangat membangun infrastruktur yang tangguh, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, ke depannya setiap layanan masyarakat akan terintegrasi di dalam aplikasi INA Digital, termasuk layanan pada Jamsostek Mobile," ungkap Anggoro dalam keterangan tertulis, Selasa (28/5/2024).
Menurutnya, aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, dapat dikolaborasikan dengan INA Digital. Apalagi saat ini aplikasi tersebut telah digunakan oleh lebih dari 20 juta pengguna.
Dia berharap kolaborasi yang terbangun dapat mendorong pekerja Indonesia untuk lebih cepat dan mudah mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan dimana pun dan kapan pun.
"Program ini sejalan dengan visi kami dalam mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Untuk itu kami siap memberikan dukungan penuh agar program yang luar biasa ini bisa segera digunakan, sehingga semakin banyak pekerja yang Kerja Keras Bebas Cemas karena telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sehingga menjadi sebuah langkah menuju Indonesia maju," tuturnya.
Sementara itu dalam sambutannya, Jokowi menekankan kemudahan dan kepuasan masyarakat harus menjadi tolak ukur utama dalam memberikan pelayanan publik.
"Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan dan pelayanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya," tegas Jokowi.
Jokowi berharap dengan adanya INA Digital mampu mengintegrasikan seluruh aplikasi dan platform milik masing-masing kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang jumlahnya mencapai 27.000.
"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop!," katanya.
Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan pada perencanaan jangka pendek di tahun 2024, GovTech akan mengembangkan 9 layanan prioritas. Salah satunya layanan BPJS ketenagakerjaan.
"Ke depan, masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu memfotokopi KTP. Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi," ujar Azwar.
(anl/ega)