Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru. Bukan tanpa sebab, Jokowi mengungkap puluhan ribu aplikasi yang dibuat tak saling terintegritas.
Hal itu disampaikan Jokowi di acara peluncuran Govtech bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). Jokowi meminta pembuatan aplikasi disetop.
"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti lah bikin platform-platform baru, stop," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Baca juga: Kesempatan Terakhir Jokowi Perbaiki KPK |
Jokowi mengungkapkan sudah ada 27 ribu aplikasi baik itu milik kementerian, lembaga, hingga Pemda yang tak saling terintegrasi dan kerja sendiri-sendiri. Jokowi menyebut tahun ini, anggaran untuk bikin aplikasi dan platform baru sekitar Rp 6,2 triliun.
"Tahun ini saja pas kita cek pas bikin anggaran ada Rp 6,2 T yang akan dipakai untuk membikin aplikasi dan platform baru," lanjutnya.
Jokowi mengatakan aplikasi dibentuk dengan maksud mempermudah dan mempercepat birokrasi masyarakat. Namun, bila tak terintegrasi, esensi mempermudah dan mempercepat jadi terhambat.
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian dan di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri," jelas Jokowi.
(dek/fas)