Penanganan Kesra di Perbatasan Malindo Dialihkan ke Depdagri

Jakarta - Penanganan berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat (kesra) di perbatasan Malaysia-Indonesia (Malindo) dialihkan ke Departemen Dalam Negeri. Selama ini, persoalan tersebut dipegang oleh Mabes TNI.Pengalihan wewenang ini terwujud dalam acara serah terima jabatan ketua kelompok kerja sosial ekonomi Malindo dari Asisten Teritorial (Aster) Kasum TNI Mayjen Suprapto kepada Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri Sojuangan Situmorang di kantor Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri Jl Kebon Sirih, Jakarta, Senin (29/1/2006).Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat dari sejumlah instansi terkait seperti keimigrasian, kepolisian, Pemda Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Barat (Kalbar), Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).Pengalihan wewenang ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Pertahananan selaku Ketua General Border Committee (GBC) Malindo, No 13/385/M/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 dan Surat Mabes TNI No.B/170/1/2007 tanggal 16 Januari 2007.Kelompok kerja sosial ekonomi Malindo merupakan bagian tugas dari GBC untuk menangani persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini sesuai dengan hasil sidang ke 12 tahun 1983 yang lalu. Ditemui usai acara serah terima, Suprapto mengatakan, pengalihan Ketua Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malindo ini merupakan hasil evaluasi dari tugas-tugas sosial ekonomi di perbatasan Malindo selama 23 tahun."Hal ini berdasarkan evaluasi tugas selama ini. Tugas-tugas sosial ekonomi selama ini ternyata lebih tepat ditangani dan berada di bawah Depdagri," kata Suprapto.Suprapto mengakui, sejumlah persoalan masih terjadi di perbatasan Malindo, seperti penyelundupan baik di darat maupun laut. Termasuk belum selesainya pembangunan sejumlah pos lintas batas di Kalimantan dan Malaysia.Sedangkan Sojuangan menegaskan, masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia tidak kalah penting dengan persoalan lain. Sebab panjang batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalbar dan Kaltim mencapai 1.900 Km. Belum lagi perbatasan di laut, antara Riau dan Kepri."Ini perlu penanganan dan peran besar, baik pemerintah pusat dan daerah dari berbagai institusi," ujar Sojuangan.Sojuangan sendiri berharap, TNI tetap bisa memberikan masukan terkait berbagai hal mengenai penanganan masalah-masalah di perbatasan. Sebab TNI mempunyai pengalaman yang cukup banyak, khususnya soal kesejahteraan masyarakat di perbatasan. (djo/nrl)