.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi kinerja lembaga Ombudsman sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, kritik, hingga saran terkait pelayanan publik yang dilakukan.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menilai kehadiran lembaga Ombudsman penting dalam upaya meningkatkan kecepatan dan merespons aduan warga. Selain itu juga menekan biaya.
"Kami (Pemprov Jabar) berterima kasih kepada Ombudsman yang akan memberikan rekomendasi atau perbaikan bagaimana pelayanan publik itu harusnya berjalan," kata Bey dalam keterangan tertulis, Rabu (22/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengaduan pun harusnya secepat mungkin direspons," tambah Bey.
Hal itu dia sampaikan di kegiatan 'Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Tahun 2024' yang diselenggarakan El Hotel, Kota Bandung.
Bey berharap pelayanan publik di Jabar tetap menjadi yang terbaik dan tercepat. Karena itu, dia mengimbau perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dia menekankan pemenuhan standar pelayanan publik menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah.
"Pemdaprov Jabar berkomitmen mempercepat respons atas pengaduan masyarakat melalui aplikasi yang dapat diakses melalui HP," tuturnya.
Salah satunya, Pemprov Jabar me-launching super apps bernama 'Sapawarga'. Aplikasi ini membantu masyarakat dalam mengakses informasi serta menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik.
Pihaknya juga merilis fitur pengaduan, sehingga warga Jabar bisa melaporkan segala keluhan atau aduan lewat platform Sapawarga.
Dia mengatakan aplikasi Sapawarga juga bisa menjadi indikator penilaian OPD dalam merespons setiap laporan masyarakat.
"Sapawarga saluran resmi di Jabar. Kalau lewat Sapawarga itu ada datanya, ada respon OPD nya, jadi dengan alat itu kami bisa memantau juga siapa yang cepat merespons keluhan masyarakat, siapa yang lamban dan menjadi indikator bagi kami untuk menilai kinerja dari OPD kami," jelasnya.
Bey menyebutkan Sapawarga juga dipakai dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini sedang berjalan. Dia memastikan penyelenggaraan PPDB objektif, transparan dan akuntabel. Untuk itu ia meminta kolaborasi Ombudsman bersama Pemprov Jabar turut serta mengawasi di lapangan.
"Kami sudah komit pokoknya tahun ini PPDB di Jabar harus yang terbaik, artinya tidak ada sogok menyogok, tidak ada lagi titip-titipan, kami sudah komit untuk itu," ungkapnya
Bey mendorong para pemangku kebijakan di sektor pendidikan di tingkat daerah kabupaten dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan begitu harapannya hak setiap warga Jawa Barat mendapat pendidikan yang layak dapat diwujudkan.
"Pertaruhannya kepala dinas, kepala cabang dinas, kami bahkan sudah sampai level koordinator untuk tanda tangan pakta integritas. Artinya, waktu itu saya ditanyakan pada saat rapat tentang PPDB bapak akan ke mana arahnya? Saya bilang saya nggak mau ada intervensi, semuanya transparan dan semua masyarakat harus puas dengan sistem ini," pungkasnya.
Simak juga 'Kala MenPAN-RB Sebut MPP Digital Bisa Urus Pelayanan Publik Pakai HP':
