.webp)
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) hingga Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) mengadu ke Komisi X DPR RI terkait biaya pendidikan yang meroket. Mereka meminta peran pemerintah untuk mengatasi persoalan itu.
Rapat terselenggara di Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024). Rapat dengar pendapat umum (RDPU) ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf.
"Orientasi profit menjadi sangat-sangat kental, apa yang menjadi itu adalah dasar masalah kita hingga saat ini. Akibat lanjutannya, PTN ibarat seperti perusahaan, yang melakukan produksi massal dan mengabaikan kualitasnya," kata perwakilan PGI, Yafet Yosafet Wilben Rissy, dalam rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan ada anggapan bahwa perguruan Tinggi tak boleh defisit. Alhasil, pihak perguruan tinggi membuka pendaftaran sebanyak-banyaknya untuk mahasiswa baru dan mengesampingkan kualitas.
"Perguruan tinggi negeri berlomba-lomba menerima mahasiswa, bergelombang-bergelombang tanpa batas bahkan sampai bulan September dan Oktober pun masih menerima dengan jalur mandiri," ujar Yafet.
"Ini anomali yang luar biasa sederhana tampaknya, tetapi implikasinya luar bisa. Tidak hanya bagi PTN, tetapi implikasinya bagi perguruan tinggi swasta pada umumnya," sambungnya.
Ia membandingkan biaya perguruan tinggi di Australia yang sebenarnya hanya beda tipis dengan besaran pembayaran di Indonesia. Padahal, lanjutnya, pendapatan per kapita Australia jauh lebih tinggi dari Indonesia.
"Kita ini jomplang, Australia tahun 2023 income per kapitanya 65.400, Indonesia income per kapita kita tahun 2023 kemarin 4.580, kurang atau lebih. Tapi kita disuruh membayar yang sama ini yang saya katakan neoliberalisasi pendidikan yang sangat masif dan tidak terkontrol oleh pemerintah," ungkapnya.
Perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Yohannes, berharap besaran anggaran BOS bagi sekolah Katolik dinaikkan. Terutama, katanya, bagi siswa yang belajar di daerah pedalaman.
"Besaran anggaran BOS yang ada di sekolah pedalaman, masukan dari teman-teman di 37 keuskupan, mereka berharap semoga bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan terkait dengan transportasi, memberikan barang saja sangat mahal, untuk ke kota saja transportasinya luar biasa," kata Yohannes.
"Terkait Indonesia Pintar yang langsung diberikan kepada siswa, harapannya sebaiknya anggaran itu bisa masuk ke rekening sekolah untuk membantu biaya SPP siswa, karena di beberapa tempat SPP ini tidak langsung dibayarkan oleh orang tua," sambungnya.
Perwakilan Walubi juga menginginkan biaya pendidikan yang murah. Ia menyinggung soal anggaran besar bagi Kemendikbud-Ristek yang semestinya digunakan dengan baik.
"Seharusnya semakin lama, semakin murah, Pak, bukan semakin mahal. Yang menjadi viral tentang biaya pendidikan meningkat muncul gejolak di mana-mana, pesan Ketum sebetulnya anggaran yang besar seharusnya digunakan maksimal untuk pendidikan agar biaya pendidikan menjadi murah," imbuhnya.
(dwr/azh)
