PBNU Diminta Tidak Menjadi Komoditas Politik

Jakarta - Barisan Muda Nahdlatul Ulama (BMNU) mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan jajaran pengurus harian NU yang mendaftarkan diri menjadi calon gubernur/bupati. NU pun diharapkan untuk tidak dijadikan komoditas politik demi kepentingan kekuasaan. Ketua Umum BMNU Maksum Zuber di Jakarta mengatakan warga NU harus menjadi tauladan dalam mengedepankan etika politik yang santun dalam demokrasi. Maka, pengurus harian NU yang mencalonkan diri harus menonaktifkan dirinya dari jabatan struktural NU. "Kalau enggan non aktif itu sama saja melanggar etika politik NU dan AD/ART NU dan Khittah NU 1926," ungkapnya.Tak hanya itu, Maksum juga berharap agar warga NU tidak memberikan dukungan pada siapapun yang melanggar etika politik tersebut. Sebab, dikhawatirkan calon gubernur/bupati yang masih bertengger dalam kepengurusan harian NU bakal memanfaatkan posisinya itu demi kepentingan politik.Maksum juga berharap agar PBNU tidak memberikan dukungan organisasi kepada pengurus harian yang maju dalam Pilkada. Sebab, sesuai dengan khittah NU 1926, bahwa NU lepas dari semua partai politik dan harus menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. "Sikap netral ini akan dipertahankan NU sampai kapanpun. Karena NU bukan organisasi politik," ungkapnya. (mar/mar)