.webp)
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Fritz Ramanday mencatat tiga hal dari proses rekrutmen anggota Polri di Polda Papua tahun ini. Pertama, dia mengapresiasi Polda Papua yang membuka sub-panitia daerah (panda) di Timika.
"Saya apresiasi Polda Papua yang pada rekrutmen tahun ini dengan membuka sub panda di Timika dan panda di Jayapura. Langkah ini mempermudah anak-anak Papua untuk mengikuti tes," kata Fritz dalam keterangan tertulis, Senin (20/5/2024).
Kedua, Fritz juga mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal batas usia rekrutmen yang tadinya maksimal 21 tahun menjadi 25 tahun. Fritz mengatakan kebijakan ini memperluas kesempatan bagi pemuda di Papua untuk memiliki karier di kepolisian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Juga usia dari 21 menjadi 25, terutama secara khusus bagi anak-anak Papua," ucap dia.
Ketiga, Fritz kemudian mengapresiasi kebijakan Kapolri soal kuota 2.000 calon siswa baru untuk pendidikan Polri di tahun ini. Apalagi, lanjut Fritz, 70 persen dari jumlah tersebut diutamakan untuk anak-anak asli Papua.
"Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo atas kebijaksanaannya memberikan kuota 2.000 untuk Polda Papua tahun ini. Ini adalah kebijakan afirmatif dalam konteks ekonomi khusus dalam merekrut anak-anak Papua, sekaligus kuota 70 persen yang diberikan bagi anak-anak Papua untuk masuk Polri," ungkap Fritz.
Fritz menilai kebijakan demi kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan Polri pada kemajuan di masa depan. "Kebijakan ini adalah kebijakan yang berpihak untuk Papua yang lebih baik di masa mendatang," imbuh dia.
Fritz lalu menjelaskan dalam rekrutmen anggota Polri tahun ini, Polda Papua telah menggandeng Komnas HAM Perwakilan Papua sebagai pengawas eksternal. Fritz mengatakan pihaknya diberi ruang seluas-luasnya untuk mengawasi seluruh tahapan seleksi anggota Polri.
"Polda Papua telah memberikan kesempatan kepada panitia pengawas eksternal untuk terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan seleksi. Kami memiliki MoU dengan Mabes Polri, tapi juga dengan pihak BNNP, pihak RRI dan media. Ini menunjukkan Polda ingin menunjukkan bahwa seluruh tahapan transparan," terang Fritz.
"Saya menyampaikan saran kepada Polda Papua agar inovasi-inovasi ini terus dievaluasi dan ditingkatkan untuk tahun mendatang," imbuhnya.
(aud/taa)
