.webp)
Pemprov DKI menonaktifkan NIK KTP warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan TNI dan Polri dikecualikan dalam penonaktifan KTP DKI.
"Jadi gini, ada hal-hal yang memang dikecualikan. Saya cerita dari awal dikecualikan itu yang pertama ini TNI-Polri dan keluarga yang bertugas di luar dalam kondisi tertentu," kata Heru kepada wartawan di Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2024).
Heru mengatakan apabila TNI-Polri bertugas di luar Jakarta selama 6 bulan, namun properti berada di Jakarta, maka penonaktifan tidak dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dia bertugas 6 bulan, satu tahun, dan memang propertinya di Jakarta, ya nggak kena. Begitu juga mereka dalam berobat secara terus menerus. Misalnya dia memang punya properti di luar Jakarta, tapi kita masih berikan keleluasaan kalau dia misalnya cuci darah. Naik haji tahun depan itu kita bebaskan," ucapnya.
Heru mengatakan pihaknya ingin mengayomi warga untuk berkehidupan baik dan menjalankan adminisrasi kependudukan dengan baik. Ia pun mencontohkan adanya satu alamat yang memiliki 20 KK.
"Intinya begini, DKI ingin mengayomi warganya, sehingga mereka bisa bekehidupan dengan baik, DKI menjalankan administrasi kependudukan dengan baik. Contoh simpel saja masa ada satu alamat 20 KK yakan? ada satu alamat 10 KK. Ini bagi warga yang tertib administrasi, ya nggak usah khawatir," ucapnya.
Heru mengatakan penertiban administrasi kependudukan ini dimaksud untuk mencegah adanya kriminalitas. Ia pun mencontohkan adanya alamat warga yang digunakan untuk peminjaman online.
"Sebagai contoh, sekarang banyak pinjol. ada alamat warga yang dipakai. ada kegiatan yang memang kriminalitas perbankan, alamatnya digunakan. Kan nanti lurah, camat, RT, RW kan bisa ditanya kenapa enggak tahu warga di sana kan? kira-kira itu," ucapnya.
"Jadi, bagi warga yang memang berdomisili di Jakarta, dia memiliki KTP jakarta, dia memiliki properti di Jakarta, ya tidak usah khawatir. Bahkan ada yang mengatakan kalau punya properti lebih dari satu-dua ada yang di Depok, Bekasi , ya tinggal pilih aja. Di Jakarta oke di Bekasi oke, silakan," tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Dukcapil DKI Budi Awaludin mengatakan telah mengajukan penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) KTP warga Jakarta. Tahap awal, Dukcapil DKI mengajukan 40 ribu NIK warga yang sudah meninggal untuk dinonaktifkan.
"Yang tadi diajukan kan sekitar 40 ribuan yang meninggal. Dan RT yang sudah tidak ada masih dalam proses untuk diverifikasi di Kemendagri," kata Budi kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).
Dia mengatakan RT yang sudah tidak ada berjumlah 9.000-an. Dukcapil masih dalam proses pendataan lebih lanjut untuk penonaktifan NIK warga.
"RT yang tidak ada hampir 9.000-an. Ini sudah di Kemendagri. Yang meninggal sudah dinonaktifkan. Yang RT tidak ada masih proses," imbuhnya.
Lihat juga Video: Terpopuler Sepekan: Banjir Bandang Sumbar hingga Kecelakaan Bus di Subang
