.webp)
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi masalah kesehatan, Deni Wicaksono mengaku prihatin dengan tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jawa Timur (Jatim). Diketahui, jumlah penderita DBD di Jawa Timur melonjak pada awal tahun 2024.
Hingga minggu ketiga Februari 2024, tercatat ada 3.638 kasus DBD. Puluhan orang, terutama anak-anak, dinyatakan meninggal karena terserang penyakit yang disebabkan oleh gigitan gigitan nyamuk Aedes Aegypti tersebut.
"Tentu kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Jatim, khususnya Dinas Kesehatan, dalam pengelolaan kejadian tertentu yang menimbulkan banyak korban," ujar Deni dalam keterangan tertulis, Minggu (19/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun menyoroti upaya mitigasi risiko yang dilakukan dalam penanganan DBD. Menurutnya ada 3 aspek penting yang perlu diperhatikan.
"Kemampuan mengelola aspek-aspek penting ini menjadi tolok ukur resiliensi atau ketahanan sebuah daerah dalam menghadapi situasi kejadian luar biasa terkait penyakit," papar alumnus Universitas Airlangga Surabaya tersebut.
Pertama, manajemen informasi sebagai bagian dari mitigasi risiko. Deni menyebut Pemprov Jatim kurang memiliki manajemen informasi yang bagus dalam mengantisipasi lonjakan DBD. Padahal ada beberapa risiko yang semestinya bisa diantisipasi untuk menekan kasus DBD, di antaranya risiko sebagai negara tropis yang memudahkan penyebaran penyakit infeksi hingga perubahan iklim yang menimbulkan hujan ekstrem di sejumlah daerah.
Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola penyakit infeksi sehingga risiko penularan akan meningkat. Dia menyebut sudah banyak riset yang menunjukkan curah hujan memiliki korelasi yang positif terhadap lonjakan penyakit DBD.
"Bila memiliki manajemen informasi yang baik, dengan menggandeng para pakar dan stakeholder termasuk BMKG, Pemprov Jatim semestinya bisa mendapat gambaran yang lebih presisi untuk mitigasi risiko lonjakan DBD. Antisipasi dini seharusnya dilakukan dengan menggerakkan seluruh kabupaten/kota beserta masyarakatnya untuk memitigasi risiko DBD ini. Jangan setelah kejadian baru sibuk menggerakkan warga untuk kebersihan lingkungan dan sebagainya," ujar Deni.
Selain itu, manajemen informasi yang baik diperlukan untuk memberi edukasi secara tepat kepada warga agar tak salah dalam menangani DBD. Deni mengatakan warga harus segera berobat ke fasilitas kesehatan jika mengalami demam selama 3 hari, ditambah munculnya gejala berupa bintik-bintik merah atau gusi berdarah.
"Sekali terlambat, bisa membahayakan nyawa. Kami melihat Pemprov Jatim belum memiliki sistem manajemen informasi yang sampai menyentuh akar rumput terkait hal-hal seperti ini," jelas Deni.
Aspek kedua, adalah kesiapan infrastruktur layanan kesehatan, termasuk dari segi obat-obatan. Deni berharap Pemprov Jatim terus memonitor kesiapan layanan dalam menangani lonjakan kasus DBD.
"Dan segera menempuh langkah yang diperlukan bila ada case ketidaksiapan infrastruktur layanan di sebuah daerah, misalnya dengan mengirim bantuan baik dari sisi SDM, peralatan, maupun obat-obatan," jelas Deni.
Aspek ketiga adalah akses kepada layanan kesehatan, apakah mudah atau tidak. Ini untuk memastikan masyarakat tidak takut untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala DBD.
"Sebab, tidak bisa dimungkiri, ada sebagian warga terutama kelompok miskin yang masih takut datang ke fasilitas kesehatan karena ada stigma harus bayar mahal," ujar Deni.
Deni memaparkan penanganan ketiga aspek tersebut sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan di daerah.
"Sehingga kejadian lonjakan DBD ini menjadi batu uji leadership jajaran pejabat di Pemprov Jatim. Bila ini tidak tertangani optimal, maka wajar jika publik mempertanyakan kualitas kepemimpinan para pejabat Pemprov Jatim, khususnya yang membidangi masalah kesehatan," pungkas Deni.
Lihat juga Video: Deretan Multivitamin yang Baik Untuk Atasi Penyakit Demam Berdarah
