.webp)
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024. PPD tingkat nasional tersebut diberikan setelah sebelumnya Banyuwangi juga meraih PPD terbaik tingkat Jawa Timur.
Diketahui, PPD merupakan raihan atas segenap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan. Hal ini selaras dengan arahan Jokowi dalam penggunaan anggaran berdasarkan prioritas program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ipuk Fiestiandani menyampaikan anugerah yang diraih menjadi pelecut semangat bagi daerah untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2024).
Guna menghadapi tantangan daerah, kata dia, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai 'Banyuwangi Rebound'. Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama; ditopang oleh sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai penggeraknya.
Selain itu, terdapat program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan, yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
Menurut Ipuk, berbagai program tersebut memiliki dampak terukur. Hal ini terlihat dari keberhasilan Pemkab Banyuwangi dalam menekan angka kemiskinan. Data BPS mencatat kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06% pada 2020 menjadi 8,07% pada 2021). Ini sekaligus menjadi kenaikan kemiskinan terendah di Jatim (semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi).
Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen. Lalu kembali turun menjadi 7,34 persen pada 2023, yang merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
Di samping itu, Pemkab Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik, sehingga ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut.
"Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat; dari 71,85 (2020), 72,62 (2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023). Angka IPM Banyuwangi sudah masuk kategori 'tinggi' dan tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut 'Sekar Kijang' (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang)," tuturnya.
(akn/ega)
