Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah sentilan ke pemerintah daerah (Pemda). Mulai dari terlalu banyak agenda rapat hingga semua masalah diserahkan ke pusat.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) 2024 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Jokowi menyoroti kegiatan pergi dinas dan studi banding yang banyak memakan anggaran. Hal ini diutarakan saat dia membahas rencana kerja pemerintah (RKP).
"Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonomi-nya. Harus fokus, jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas, semuanya diberi skala prioritas nggak jelas," kata Jokowi.
"Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana," tambahnya.
Kemudian, Jokowi berbicara soal kegiatan studi banding dan rapat yang terlalu memakan anggaran. Dia meminta hal itu dihilangkan.
"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudah itu masa lalu, tapi masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," tegas Jokowi.
Jokowi: Jangan Semua ke Pusat
Jokowi menegur pemda agar bekerja sehingga tidak semua masalah harus ditangani pemerintah pusat. Jokowi awalnya menjelaskan dirinya sedang menyiapkan Instruksi Presiden atau Inpres Penyambungan Air untuk Rumah Tangga. Dia berharap pemerintah daerah juga punya inisiatif mengatasi masalah air.
"Saya sampaikan ya sudah disiapkan lagi Inpres untuk Sambungan Rumah Tangga untuk Air Minum. Tapi jangan semuanya di pemerintah pusat," kata Jokowi dalam sambutannya di JCC Senayan, Senin (6/5).
Jokowi kemudian mempertanyakan apa tugas pemerintah daerah jika semua diurus pemerintah pusat. Dia meminta pemda jangan cuma bersyukur atas tindakan pemerintah pusat.
"Ini kalau Inpres jalan daerah, Inpres sambungan Rumah Tangga buat Air Minum, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak ibu ngerjain yang mana?" tanya Jokowi.
Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan oleh pemerintah pusat. Dia mencontohkan waduk yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan untuk air baku asal didukung APBD.
"Waduk misalnya, bukan hanya untuk pertanian saja tapi untuk air baku, tapi yang terjadi waduknya selesai sambungan ke rumah tangganya yang belum. Kenapa belum? Karena PDAM-nya selalu rugi jadi nggak mampu bangun sambungan ke rumah warga. Mestinya itu di-support oleh APBD, dari daerah," ujar Jokowi.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..
(azh/azh)