.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah memperhatikan setiap rencana kerja pemerintah (RKP) yang akan dibuat. Jokowi menekankan agar setiap rencana pembangunan yang dirancang pemerintah pusat seirama dengan daerah.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) 2024 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Jokowi menilai rencana kerja di pusat dan daerah sering tak sinkron.
"Kita ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum," kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi memberi contoh ketidaksinkronan pekerjaan yang terjadi. Menurutnya, perihal sinkronisasi kerap dilupakan padahal merupakan kunci rencana pemerintah dapat dirasakan langsung masyarakat.
"Pemerintah pusat bangun bendungan, jadi. Bangun lagi irigasi primernya, jadi. Tapi irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya nggak sampai ke sawah yang kita miliki," jelas Jokowi.
"Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun Kementerian Perhubungan. Tapi jalan, mestinya ini daerah, jalan ke pelabuhannya meski pendek cuma sekilo-lima kilo tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama," tambah Jokowi.
Jokowi menyebut segala rencana harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Karena itu, Jokowi mengingatkan setiap kementerian untuk mengomunikasikan rencana pembangunan kepada pemerintah daerah.
"Maka saya juga ingin ingatkan kepada kementerian juga kalau punya rencana disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan. Ketok pintu, kulo nuwun, misalnya siap nggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder, tersier daerah. Kalau nggak sanggup geser ke provinsi yang lain," ucap Jokowi.
"Inilah peran sinkronisasi. Kuncinya ada di Sekda dan Bappeda. Ada yang urus DPRD, Sekda harian itu ngurus ke sana," pungkasnya.
Simak juga Video 'Momen Presiden Jokowi Luncurkan PPDS Berbasis Rumah Sakit':
