.webp)
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di Halaman RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jalan Letjen S Parman, Jakarta, Senin (6/5/2024). Jokowi memandang fakta soal peringkat terbawah tersebut tak perlu ditutupi.
"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah, red) besar kita. Menurut saya karena rasio dokter berbanding penduduk kita, saya juga kaget 0,47 dari 1.000, peringkat 147 dunia, sangat rendah sekali," kata Jokowi dalam sambutannya.
"Di ASEAN kita peringkat 9, berarti masuk 3 besar tapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya," sambung dia.
Di sisi lain, Jokowi mengaku senang distribusi alat kesehatan di daerah-daerah RI cenderung membaik. Namun kurangnya tenaga dokter masih menjadi persoalan, khususnya dokter spesialis.
"Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten kota, sudah sampai di provinsi, tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada," tegasnya.
Jokowi mengaku terkejut melihat rasio jumlah dokter di Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Pasalnya, saat ini rasionya hanya 0,46 dari 1.000 dan masuk peringkat ke-147 dunia.
Tak hanya itu, data dari Kemenkes menunjukkan Indonesia kekurangan 124 ribu tenaga dokter umum dan 29 ribu tenaga dokter spesialis. Di sisi lain, setiap tahunnya Indonesia hanya mengeluarkan 2.700 lulusan dokter spesialis. Itu pun distribusinya tak merata dan terkonsentrasi di Pulau Jawa.
"Juga kita baru mampu mengeluarkan 2.700 dokter spesialis per tahun. Artinya memang sangat kurang sekali. Ditambah lagi distribusinya yang tidak merata. Rata-rata semuanya dokter spesialis pada di Jawa dan di kota. 59 Persen dokter spesialis itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, 59 persen," imbuh Jokowi.
Simak Video 'Jokowi: 59% Dokter Spesialis Masih Terpusat di Pulau Jawa':
(taa/aud)
