Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta jajaran Pemprov menyosialisasikan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) kepada para kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), hingga Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Heru memandang isi UU DKJ bermanfaat dalam melakukan pembinaan PKK dan kerajinan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Heru saat menghadiri Halalbihalal bersama 600 anggota TP PKK, DWP, dan Dekranasda Provinsi DKI Jakarta di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (30/4/2024).
"Saya harap Tim Penggerak PKK dan DWP dapat diberikan penjelasan detail isi dari UU DKJ, antara lain tentang hak-hak dan kewenangan Pemprov DKI, terkait hak sumber daya manusia, hak kepegawaian, dan seterusnya," kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4).
"Ini perlu diketahui karena nanti dibutuhkan ibu-ibu dalam perjalanan membina PKK dan Dekranasda yang tentunya bersentuhan dengan masyarakat. Pak Aspem silakan jadwalkan waktu untuk memaparkan detail UU DKJ yang telah disahkan," sambungnya.
Heru juga menekankan pentingnya sosialisasi UU DKJ kepada Tim Penggerak PKK dan DWP agar mampu berkontribusi dalam pembangunan Jakarta sebagai Kota Global. Saat ini, menurut dia, UU DKJ telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya ingin menyampaikan kondisi Jakarta terkini. Ibu-ibu selaku pendamping dari para pejabat tentunya harus memahami ini. UU DKJ telah disahkan. Namun perpindahan ibu kota masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan Presiden RI," jelasnya.
Perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, menurut dia, harus disambut dengan baik, salah satunya dengan melakukan pengembangan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Sebab, Jakarta menjadi magnet bagi perekonomian nasional.
"Saya rasa, 15 tahun ke depan, Kota Jakarta masih menjadi center dari kota-kota lain. Ibu Kota Negara (IKN) sedang bertumbuh, Jakarta terus melaju. Kita harus bisa mempertahankan ini, antara lain dengan mempertahankan tugas ibu-ibu sekalian, baik PKK maupun DWP, untuk mendukung suaminya dalam menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, Pj Ketua Tim Penggerak PKK Mirdiyanti Heru mengatakan kegiatan halal bihalal seperti ini penting diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi dan sinergi untuk bersama-sama merumuskan pembangunan kota.
"Acara hari ini diharapkan dapat memperkuat jalinan tali silaturahmi dan sinergi antara Tim Penggerak PKK, DWP, dan Dekranasda DKI Jakarta untuk terus dapat berkontribusi pada Kota Jakarta melalui program-program Pemprov DKI," kata Mirdiyanti Heru.
(taa/idn)