PP 37 Bebaskan Terdakwa Korupsi

- detikNews
Rabu, 17 Jan 2007 13:10 WIB
Jakarta - PP 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD sudah memakan korban.Terdakwa kasus korupsi dana APBD Cilacap, Ketua DPRD Cilacap Fran Lukman dibebaskan dari tuduhan korupsi. Hakim menggunakan PP 37 sebagai salah satu pertimbangannya."Kami mengajukan kasasi atas bebasnya terdakwa," kata Kajari Cilacap Erbindo Saragih saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (17/1/2007).Menurutnya, Kejari Cilacap sudah mengajukan kasasi ini pada 8 Januari 2007. Namun, Kepala Seksi Registrasi Perkara Pidana MA Lauris S Ramly mengatakan pihaknya belum menerima berkas tersebut.Erbindo menjelaskan, dalam fakta persidangan, memang majelis hakim yang diketuai Robert Simorangkir, tidak menyebut PP 37. Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan bahwa PP 37 memberikan hak kepada DPRD untuk mendapat dana dan tunjangan seperti dalam mata pos anggaran."Padahal PP 37 tidak berlaku surut. Seharusnya PP itu tidak bisa dipakai untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum PP itu diberlakukan," jelasnya.Pada 21 Desember 2006, majelis hakim PN Cilacap membebaskan Fran Lukman atas kasus dugaan korupsi dana APBD 2004 senilai Rp 3,247 miliar. Menurut majelis hakim terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti dakwaan jaksa.Kasus ini terkait dengan penggunaan dana APBD untuk 8 pos anggaran yang seharusnya tidak dianggarkan. 8 Pos anggaran itu antara lain anggaran tali kasih, uang insentif, asuransi purnabakti, bantuan fraksi, belanja Ketua DPRD, THR, dan perjalanan dinas.Selain membebaskan terdakwa, majelis hakim juga memerintahkan agar uang milik anggota DPRD sebesar Rp 578,557 juta dikembalikan kepada anggota DPRD. Termasuk uang milik Fran sebesar Rp 121,208 juta juga harus dikembalikan. Dana itu pada saat penyidikan dugaan kasus korupsi dikembalikan ke kas daerah.Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum yang diketuai Tri Ari Mulyanto menuntut Fran Lukman agar dipidana empat tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

(ary/nrl)