.webp)
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyarankan pemilik kendaraan di Jakarta memiliki garasi di rumah. Selain garasi, August menyarankan agar kendaraan di Jakarta lulus uji emisi sesuai dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro yang mengatakan pemerintah daerah diberi wewenang untuk membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perorangan. August mengatakan saran ini berkaitan dengan pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi yang terbilang belum cukup untuk mengatasi kemacetan.
"Dibutuhkan langkah lain seperti sertifikasi garasi mobil untuk setiap pembelian mobil baru serta uji emisi," kata August dilansir Antara, Jumat (26/4/2024).
Menurutnya, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor yang saat ini sudah mencapai lebih dari 25 juta unit. Selain itu, dia menambahkan perlu kebijakan penunjang lainnya, seperti perbaikan layanan dan kenyamanan angkutan umum massal, yang diharapkan masyarakat bisa berpindah dari kendaraan pribadi.
"Namun diperlukan juga penyediaan transportasi umum yang lebih baik sehingga masyarakat dengan sukarela berpindah moda transportasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan pemerintah daerah kini diberi wewenang untuk membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perorangan sesuai dengan UU DKJ. UU DKJ sejatinya berlaku sejak diundangkan pada 29 Maret 2024, tetapi pelaksanaannya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres).
"Di dalam UU DKJ, pemerintah sepakat dengan DPR memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, sampai dengan pengaturan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki masyarakat," kata Suhajar.
Baca juga: Bursa Jagoan Pilkada Jakarta Mulai Mengemuka |
Simak juga Video 'Etika dan Pandangan Hukum Soal Parkir Kendaraan':
(zap/imk)
