Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) menyelenggarakan Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan 2024. Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan Munas Perempuan 2024 merupakan bentuk penghormatan pada perjuangan Kartini.
"Perjuangan Kartini belum selesai. Kita menyambungkan suara yang diperjuangkan lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya 145 tahun yang lalu, melalui Munas Perempuan yang kedua tahun 2024," kata Bintang dalam sambutannya, Sabtu (20/4/2024).
Munas ini diselenggarakan di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Kabupaten Badung, Bali, serta dapat disaksikan langsung melalui kanal YouTube KemenPPPA RI. Munas ini memberi usulan bagi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lembaga, serta Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah dengan perspektif GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial).
Bintang menerangkan lima kekuatan dan tantangan perempuan dalam berbagai aspek. Pertama adalah peneguhan bahwa semua perempuan memiliki hak yang sama apa pun latar belakangnya. Ini juga termasuk hak mendapatkan identitas hukum yang sesuai dengan kehidupannya.
Kedua, Bintang mengatakan perlu diingat bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan bukanlah sebuah aib. Mereka yang menjadi penyintas kekerasan perlu mendapatkan dukungan untuk bangkit dan kembali percaya bahwa mereka tidak bersalah, serta mendapatkan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Sudah banyak regulasi, program, dan layanan untuk perlindungan perempuan. Diharapkan musyawarah ini menemukan jalan keluar secara konkret dalam rencana pembangunan ke depan, minimal lima tahun mendatang," tutur Bintang.
Poin selanjutnya disampaikan Bintang adalah peneguhan bahwa perempuan merupakan sumber pengetahuan. Pengalaman hidup perempuan dapat menjadi sumber pengetahuan akurat dalam mengenali isu, penyebab, dan solusi karena dialami secara nyata dan tidak ditafsirkan oleh orang lain.
Peneguhan keempat yang ditekankan Bintang adalah bahwa kepemimpinan perempuan adalah keniscayaan dalam pembangunan. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kesadaran kritis untuk menginisiasi, mempengaruhi orang lain, dan menggerakkannya untuk bertindak secara individu maupun kolektif untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
"Dalam konteks kepemimpinan perempuan formal, pada Munas ini juga hadir para perempuan kepala desa yang mengemban tugas dan memiliki praktik baik dalam menangani berbagai isu yang memiliki perspektif gender dalam memberikan akses bagi perempuan di berbagai bidang pembangunan," jelasnya.
Poin terakhir yang disampaikan Bintang adalah peneguhan akan pentingnya berorganisasi bagi perempuan. Bintang menilai eksistensi perempuan dalam organisasi merupakan pilihan yang tepat agar suara perempuan dapat lebih diperhitungkan.
"Saya mengapresiasi sekaligus mendukung perempuan yang berorganisasi. Ini merupakan kesadaran bahwa perempuan tidak bisa berjuang sendirian. Kita membutuhkan kekuatan kolektif supaya suara kita didengar dan diperhitungkan," tegasnya.
Dalam perjuangan akan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, Bintang menjelaskan diperlukannya kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Ini dilakukan untuk memenuhi hak perempuan dalam akses, kesempatan, perlindungan, dan rasa aman yang sama dan setara di masyarakat sebagaimana telah dijamin negara dan memerlukan pengawalan akan implementasinya.
Bintang menambahkan sinergi, kolaborasi dan dukungan dari semua pihak merupakan kunci dalam mewujudkan perempuan-perempuan berdaya. Dengan begitu, rencana pembangunan yang berkeadilan, setara, dan inklusi yang menjadi agenda prioritas saat ini menjadi lebih cepat terwujud.
"Seperti kiasan yang sangat kita kenal, satu lidi tidak kuat, dua lidi juga tidak kuat, baru segenggam lidi disatukan baru bisa membersihkan sampah. Mari bergandengan tangan, bekerja sama, jangan ragu lanjutkan perjuangan. Tidak menyerah dengan tantangan, jadikan tantangan sebagai kekuatan," ucapnya.
(lir/imk)