.webp)
Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2024. Politisi muda Partai Golkar Syamsul Rizal Hasdy yakin bahwa Munas Golkar akan digelar sesuai dengan AD/ART.
"Saya bisa meyakini seribu persen, tidak akan mungkin terjadi terkait Munas di percepat itu, saya yakin tidak akan mungkin, karena semua kader Golkar memahami AD/ART," kata Syamsul Rizal Hasdy, dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (16/4/2024).
Eks Wasekjen DPP AMPI ini menilai tidak ada alasan untuk mempercepat Munas. Menurutnya, bahwa di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto Partai Golkar menang dan sukses.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena fakta dan realitanya Pak Airlangga menang, kepemimpinannya berhasil, pilegnya berhasil pilpresnya pun berhasil. Terlepas itu ada aspek-aspek politik yang lain, ya memang politik seperti itu," ucap Syamsul Rizal.
 Airlangga Hartarto dan Mantan wasekjen DPP AMPI Syamsul Rizal Hasdy (Kemeja Biru) (dok.ist) |
Menurut Syamsul, pro kontra biasa terjadi. Terlebih menurutnya sempat adanya isu yang mendorong percepatan Munas Golkar.
"Jadi ada pro kontra, ada yang mau sesudah penetapan pilpres ada juga yang mau di Desember. Jadi hemat saya, Golkar itukan partai yang taat azaz, partai yang selalu berdinamika dengan konstitusi organisasi. Sehingga tidak bisa kita pungkiri, Golkar itu memang selalu berselancar dalam dinamika politik yang tepat selama ini," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Partai Golkar juga telah memastikan Munas digelar pada Desember 2024.Partai Golkar mengatakan, jika ada munas selain bulan Desember, itu inkonstitusional.
"Dalam AD/ART, hasil (Munaslub) 2019 itu Letterlijk disebutkan bahwa Munas dilaksanakan bulan Desember setiap 5 tahun. Jadi kalau ada yang mau dorong-dorong melaksanakan Munas di luar bulan Desember, itu inkonstitusional. Di luar atau melanggar AD/ART," kata Wakil Ketum Golkar, Ahmad Dolly, di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (21/3/2024). Ia merespons isu percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
Ia mengatakan perihal munas tersebut sudah diatur dalam AD/ART Partai Golkar. Jadi, katanya, seluruh kader Partai Golkar harus tunduk terhadap aturan tersebut.
(dwia/dwia)
