Larangan Motor Lintasi Sudirman-Thamrin Tak Adil

Jakarta - Wacana akan dilarangnya motor melintasi jalan protokol Sudirman-Thamrin-Rasuna dianggap tidak adil. Harusnya aturan tidak boleh mengorbankan pihak yang lebih besar.Hal itu dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A (hukum dan pemerintahan) Vike Verry Ponto kepada detikcom, di kantornya, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2007).Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan dampak dari larangan tersebut jika benar-benar dilaksanakan. Misalnya ekonomi yang menurun."Jangan tidak boleh lewat sama sekali. Kan mereka banyak yang bekerja di situ. Belum lagi yang nagih-nagih atau kurir. Kalau nggak boleh lewat, mau lewat mana?" kata Vike. "Diberilah mereka jalur khusus. Itu opsi ideal. Atau minimal diatur jam-jamnya," tambahnya.Solusi yang lebih baik, menurut Vike, pemerintah daerah Jakarta membuat peraturan yang berpihak pada masyarakat. Agar masyarakat mematuhinya, buat sanksi yang mengikat dan tegas."Aturan pengguna sepeda motor harus ada karena sudah urgent. Sanksi dibuat mengikat dan tegas mengingat kesadaran kita sendiri masih rendah. Perda kita selama ini sanksinya lemah dan tidak mengikat," pungkasnya. (ana/nrl)