DPR: Semua yang Terkait Kasus Katering Armina Harus Tanggung Jawab

Makkah - Tim pengawas haji 1427 Hijriah DPR kecewa berat atas terjadinya kasus katering Arafah-Mina (Armina). Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi kasus ini dan semua pihak yang terkait harus bertanggung jawab.Hal tersebut disampaikan tim pengawas DPR yang diketuai Drs H Hasrul Azwar, MM dan Hj Aisyah Hamid Baidlowi dalam jumpa pers di Wisma Haji III Aziziah, Makkah, Arab Saudi, Senin (1/2/2006) sebagaimana dilaporkan reporter detikcom di Makkah, Djoko Tjiptono."Pokoknya semua pihak yang terlibat kasus ini harus bertanggung jawab, bisa Menteri Agama, bisa presiden dan sebagainya," kata Hasrul.Namun demikian, Hasrul tidak menjelaskan secara konkret bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud. Menurut Hasrul, hal itu tergantung pada hasil evaluasi nanti. Sementara dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VIII, Ahmad Farhan Hamid, tim pengawas DPR meminta Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH) di Arab Saudi untuk sungguh-sungguh memaksimalkan pelayanan kepada jamaah. Khususnya selama sisa masa tinggal di Tanah Suci hingga musim haji tahun 1427 ini berakhir. Dalam kesempatan itu, tim pengawas DPR juga menyampaikan rasa bangganya kepada para petugas lapangan, pimpinan kloter, pimpinan rombongan, pimpinan regu, dan seluruh jamaah haji Indonesia yang mampu mengambil langkah-langkah proaktif secara mandiri di saat-saat kritis untuk tetap survive demi menjaga kekhusyukan ibadah, serta menjaga harkat dan martabat bangsa."Tim menyampaikan ungkapan duka cita kepada keluarga jamaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada para jamaah yang mengalami penderitaan dan gangguan kesehatan terutama karena kasus salah urus katering Armina ini," ungkap Farhan. (djo/nrl)