.webp)
Warga eks Kampung Bayam masih mengupayakan untuk bisa melakukan mediasi bersama Pemprov DKI Jakarta serta PT JakPro terkait polemik hunian. Rencananya, warga akan mendatangi Komnas HAM minta kejelasan proses mediasi.
Salah satu warga Kampung Susun Bayam, Yusron, menjelaskan mulanya mediasi hendak dilakukan awal Maret, yang dijembatani oleh Komnas HAM. Namun hal tersebut urung terlaksana hingga tidak ada info lanjutan dari Komnas HAM.
"Memang iya Komnas HAM memang akan menjembatani tanggal 5 Maret 2024, tapi kita tunggu kok nggak ada kabar apa-apa. Undangan nggak ada dan apa pun informasi terbaru nggak ada terkait penjembatanan itu. Akhirnya tanggal 5 kami menyurati kembali ke Komnas HAM, mengonfirmasi ulang, apakah jadwalnya terjadi penundaan, pemunduran, atau bagaimana. Nah, tapi ternyata sampai hari ini juga tidak ada perkembangan lagi," terang Yusron kepada wartawan di teras Kampung Susun Bayam, Rabu (20/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah batal melakukan mediasi, warga lainnya, Furqan, mengatakan pihaknya akan kembali mendatangi kantor Komnas HAM. Langkah ini dilakukan untuk meminta penjelasan kapan mediasi antara warga Kampung Susun Bayam dengan Pemprov DKI Jakarta maupun PT Jakpro bakal terwujud.
"Kemungkinan tanggal 22 (Maret) kami akan ke Komnas HAM kembali untuk menanyakan kabar yang benar-benar valid untuk kami," jelas Furqan.
Heru Budi Persilakan Komnas HAM Mediasi Pemprov DKI dan PT Jakpro
Sebelumnya, Komnas HAM menyampaikan akan menjadi mediator warga eks Kampung Bayam dengan Pemprov DKI dan PT JakPro. Mediasi dijadwalkan awal Maret.
"Betul, sudah masuk ke mediasi. Rencana awal Maret akan kita undang Pemrov DKI dan JakPro untuk menyelesaikan masalah ini," kata Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, saat dihubungi, Senin (19/2/2024).
Dia mengatakan Komnas HAM menerima aduan dari sejumlah kelompok warga. Namun Komnas HAM menangani aduan yang sedang ditangani oleh LBH Jakarta.
Warga meminta kejelasan nasib tinggal di Kampung Susun Bayam yang terbangun tak jauh dari bangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Sekadar informasi, ada dua kelompok warga Kampung Bayam. Kelompok pertama ialah warga yang sempat mendirikan tenda di dekat JIS kemudian di pindah ke Rusun Nagrak. Sementara kelompok kedua berasal dari kelompok tani.
Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempersilakan Komnas HAM turun tangan mediasi atas polemik yang terjadi. Heru menjelaskan Kampung Susun Bayam dikelola oleh JakPro.
"Ya silakan, itu kan tanah di JakPro," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/2/2024).
Meski demikian, Heru belum mengetahui secara pasti mengenai rencana tersebut. Heru mempersilakan Komnas HAM menjembatani warga dan pengelola Kampung Susun Bayam.
"Belum tahu (soal mediasi)," jawabnya singkat.
Simak juga 'Saat Eks Warga Kampung Bayam Dipolisikan JakPro, Anies Minta Negara Tak Zalim':
