.webp)
Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempersilakan Komnas HAM turun tangan mediasi warga Kampung Bayam dengan Pemprov DKI dan PT JakPro atas polemik yang terjadi. Heru menjelaskan Kampung Susun Bayam dikelola oleh JakPro.
"Ya silakan, itu kan tanah di JakPro," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
Meski demikian, Heru belum mengetahui secara pasti mengenai rencana tersebut. Heru mempersilakan Komnas HAM menjembatani warga dan pengelola Kampung Susun Bayam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum tahu (soal mediasi)," jawabnya singkat.
Seperti diketahui, Polemik Kampung Susun Bayam belum berakhir. Komnas HAM ikut turun tangan mencari solusi.
Komnas HAM akan menjadi mediator antara warga eks Kampung Bayam dengan Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo (JakPro). Mediasi dijadwalkan awal Maret nanti.
"Betul, sudah masuk ke mediasi. Rencana awal Maret akan kita undang Pemrov DKI dan JakPro untuk menyelesaikan masalah ini," kata Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, saat dihubungi, Senin (19/2/2024).
Dia mengatakan Komnas HAM menerima aduan dari sejumlah kelompok warga. Namun, Komnas HAM menangani aduan yang sedang ditangani oleh LBH Jakarta.
Warga meminta kejelasan nasib tinggal di Kampung Susun Bayam yang terbangun tak jauh dari bangunan Jakarta International Stadium (JIS).
"Ada beberapa kelompok yang mengadu ke Komnas HAM. Kami tangani yang diadukan oleh LBH Jakarta," jelasnya.
Sekadar informasi, memang ada dua kelompok warga Kampung Bayam. Kelompok pertama ialah warga yang sempat mendirikan tenda di dekat JIS kemudian di pindah ke Rusun Nagrak. Sementara kelompok kedua berasal dari kelompok tani.
(taa/idn)
