.webp)
Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kabakamla RI) Laksamana Madya TNI Dr Irvansyah bicara pandangannya terkait konflik Laut China Selatan (LCS). Irvansyah mengatakan di LCS tidak harus mengedepankan TNI karena kebanyakan yang melewati LCS adalah warga sipil.
"Masalah pertahanan di LCS ini kalau berpandang saya sebagai Kabakamla sekarang, kami berpandang untuk pertahanan di LCS tidak serta-merta atau harus kita mengedepankan TNI-nya, karena yang kita hadapi ini lebih banyak kapal-kapal sipil, kapal ikan Vietnam, kapal coast guard China atau kapal-kapal lain yang sebagian besar adalah kapal-kapal sipil," kata Irvansyah dalam diskusi 'menjaga kedaulatan dan mencari kawan di Laut China Selatan' yang disiarkan secara daring, Selasa (19/3/2024).
Menurut Irvansyah, untuk menghadapi warga sipil, tidak perlu diturunkan TNI. Dia mengusulkan agar lebih banyak menempatkan anggota dari Bakamla.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian saya berbagi pengalaman juga bagaimana saya sudah sampaikan ke beberapa negara yang sudah saya kunjungi, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, kita berpandangan bahwa untuk meredakan ketegangan di LCS, apabila yang dimajukan militer tensinya cenderung naik, tapi kami sebagai Bakamla sebagai coast guard, sesama coast guard di ASEAN ini merasa coast guard di ASEAN perlu diperkuat dan dipererat kerja samanya sehingga bisa menjaga dalam situasi kalau di Indonesia tertib sipillah, belum darurat militer," ucapnya.
"Jadi yang maju ini coast guard di negara ASEAN terutama yang beririsan dengan 9 dished line China, dan kita udah sampaikan ide ini ke beberapa negara, terakhir kita udah berkunjung ke Filipina, luar biasa sambutannya," imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Irvansyah juga menyampaikan saran. Pertama, dia mengusulkan Kota Ranai di Natuna dibuat seperti stasiun atau pangkalan untuk titik kumpul anggota guna mengamankan perbatasan Indonesia di LCS.
Saran kedua adalah diplomasi mengenai LCS dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga. Irvansyah mengatakan Kemlu bisa memberi tugas kementerian/lembaga terkait diplomasi LCS.
"Mungkin diplomasi ini harus dilakukan semua pihak, tidak hanya mengandalkan Kementerian Luar Negeri aja, jadi semua kementerian bisa sebenarnya berbuat diplomasi, bagaimana kita mencari teman, kawan di LCS ini melalui sesuai bidang masing-masing. Memang terdepan Kemlu, tapi kementerian dan lembaga terkait juga punya tanggung jawab, kalau diorkestrasi atau dipimpin Kemlu diberi tugas kementerian ini diplomasinya ini, mungkin lebih baik lagi," jelasnya.
"Dan solusi terakhir kalau mau tenang di LCS atau Natuna Utara adalah perkuat TNI melebihi dari China," pungkasnya.
