.webp)
PKS DKI Jakarta mendorong agar Rancangan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta (RUU DKJ) mengatur soal wali kota dipilih secara langsung melalui pemilu. Lantas, bagaimana respons Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono?
"Saya nggak mau mengomentari itu karena sedang dibahas di DPR RI bersama pemerintah pusat," kata Heru Budi di Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara, Senin (18/3/2024).
Di sisi lain, ia menjelaskan saat ini Jakarta tengah mempersiapkan diri menjadi kota global setelah menanggalkan status 'Ibu Kota'. Heru memandang salah satu hal krusial yang mesti dipersiapkan ialah basis data kependudukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persiapan banyak, menjadi Kota Jakarta global, mempertahankan bisnis ekonomi, bisa menjadi sport tourism, bisa terus menjadi tempat kegiatan bersifat internasional. Maka sejak awal, salah satu kesiapannya adalah data basic kependudukan harus tepat karena dari situ lah semua kebijakan diambil," jelasnya
"Kebijakan ekonomi, sosial, transportasi, penanggulangan banjir, semua di situ," sambungnya.
Seperti diketahui, DPR dan pemerintah tengah menyusun RUU DKJ untuk menyesuaikan pemindahan Ibu Kota Negara. PKS DKI Jakarta mendorong ada aturan soal wali kota di Jakarta dipilih secara langsung melalui pemilu.
"Jadi saya berharap agar RUU yang sedang dibahas harus memasukkan klausul bahwa wali kota dipilih langsung oleh masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-PKS Khoirudin dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
(taa/rfs)
