.webp)
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim 10 warga Indonesia menjadi tentara bayaran Ukraina sejak Februari 2022. Namun, klaim ini ditepis oleh pemerintah Indonesia.
Dilansir BBC, data itu menyebut sedikitnya 13.387 "tentara bayaran" telah bertolak ke Ukraina untuk bertempur demi Kyiv. Dari jumlah itu, sebanyak 5.962 di antara mereka dikonfirmasi telah tewas dibunuh.
Rusia mengeklaim Polandia merupakan negara dengan jumlah "tentara bayaran" terbesar, yaitu 2.960 orang. Lebih dari separuhnya, sekitar 1.497 orang, tewas dalam pertempuran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun Amerika Serikat adalah negara pengirim prajurit asing terbesar kedua, sekitar 1.113 orang. Setidaknya 491 orang di antara mereka telah tewas, menurut perkiraan militer Rusia, yang dikutip media Russia Today.
Dalam data tersebut, yang juga dirilis Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, sebanyak 10 warga negara Indonesia telah bergabung dengan militer Ukraina dan empat di antara mereka telah tewas "dihabisi" Rusia.
Bagaimana tanggapan Dubes Ukraina untuk RI? Baca halaman selanjutnya.
Penjelasan Dubes Ukraina untuk RI
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Ivanovich Hamianin, meminta para wartawan untuk bertanya kepada pihak Rusia soal fakta dan bukti dari data tersebut.
"Orang-orang Rusia membuka mulut hanya untuk melontarkan kebohongan. Dasar para pembohong," sebutnya.
Adapun penggunaan warga negara asing untuk bertempur telah dilakukan Ukraina sejak Rusia menginvasi wilayah mereka pada Februari 2022.
Pada 27 Februari 2022, atau tiga hari setelah Rusia menginvasi Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky berseru kepada khalayak internasional untuk datang ke Ukraina dan angkat senjata melawan pasukan Rusia. Zelensky juga mengumumkan pembentukan legiun relawan internasional.
Kementerian Pertahanan Ukraina mengeklaim bahwa pihaknya telah menerima "ribuan" permintaan dari calon relawan di berbagai negara dan latar belakang, mulai dari prajurit veteran hingga koki restoran.
Bagaimana bantahan pemerintah RI? Baca halaman selanjutnya.
Bantahan Kemlu RI
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) merespons klaim tersebut. Data ini masih didalami.
"Informasi tersebut perlu didalami lebih lanjut," kata Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (15/3/2024).
Lalu M Iqbal menyebut data-data yang diungkapkan perlu ditanyakan ulang kepada Rusia.
"Silakan bertanya kepada Rusia mengenai data yang mereka miliki," kata Iqbal.
