.webp)
Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara mendukung munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang digagas MPR RI. Menurutnya, kehadiran PPHN membuat perencanaan pembangunan nasional lebih terarah dan berkesinambungan,, mulai dari pembangunan ekonomi, politik, demokrasi, budaya dan lainnya.
"Pasca saya dilantik menjadi Wakil Ketua MPR beberapa hari lalu, saya belum begitu memahami MPR. Kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman Pimpinan MPR lainnya. Dari Ketua MPR, saya mengetahui perihal PPHN ini. Saya pikir ini luar biasa. Bisa menjadi solusi segala permasalahan bangsa ini ke depan," katanya dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024).
Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan jika PPHN terwujud, maka arah pembangunan nasional tidak lagi disesuaikan dengan visi dan misi presiden terpilih. Akan tetapi berpedoman dan mengacu kepada PPHN dan terus bersambung sampai ke daerah-daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini yang saya suka dari PPHN, siapa pun pemimpinnya akan mengacu kepada PPHN. Sehingga tercipta keselarasan yang sempurna dari pusat ke daerah. Jika masih mengacu kepada visi misi Presiden terpilih, maka lima tahun akan terus berganti arah pembangunan nasional. Menurut saya itu malah akan memboroskan anggaran negara, karena banyak program yang tidak berjalan karena berganti kepemimpinan," terangnya.
Politisi PPP ini menyoroti banyaknya program yang tidak berkesinambungan, sehingga tidak berjalan maksimal. Akibatnya, justru dapat menghabiskan potensi kekayaan negara dan kekayaan sumber daya alam yang ada, serta akan merugikan masa depan generasi muda Indonesia.
Amir Uskara mengungkapkan PPHN melalui perencanaan pembangunan demokrasi, politik dan ketatanegaraan Indonesia, juga bisa menjadi acuan arah bangsa dan negara ke depan. Dia pun mencontohkan dalam PPHN yang akan dirumuskan tentang kontinuitas sistem Pemilu, apakah masih dilanjutkan pemilihan langsung atau tidak.
"Itu hanya salah satu contoh saja. Banyak hal lainnya dalam perencanaan pembangunan politik dan demokrasi serta ketatanegaraan Indonesia, yang bisa dirumuskan dalam PPHN," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dapil Sulsel I ini menegaskan PPHN penting untuk segera diwujudkan, karena sebagai patron atau acuan dalam perencanaan pembangunan nasional. Dia berharap PPHN dapat selesai pada periode MPR 2019-2024. Sebab, PPHN akan menjadi rel yang harus diikuti oleh siapapun pemimpin, baik pemimpin nasional dan daerah.
Dia pun menekankan PPHN juga mesti dirumuskan target-target dalam menjalankan pembangunan, yang harus dicapai oleh siapapun yang mengelola daerah atau negara ini. Misalnya terkait target pertumbuhan ekonomi.
Amir Uskara menyebut PPHN harus memuat target konkret, tidak hanya sekadar berkutat pada assumsi. Hal ini agar menjadi pacuan bagi pemimpin bangsa karena kinerjanya akan dikunci oleh target.
"Diharapkan dengan adanya target ini, akan muncul gairah dalam kinerja dan kerja-kerja pemimpin dan pemerintahannya. Tentu saja, dalam menyusun target itu akan dipertimbangkan secara matang seluruh aspek yang mempengaruhi dalam pencapaian target," tandasnya.
(akd/ega)
