.webp)
Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Pemprov DKI mengenai polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). DPRD DKI menduga polemik ini muncul karena adanya pemangkasan anggaran bantuan sosial (bansos).
Awalnya, Askesra Sekda DKI Jakarta, Widyastuti, mengatakan saat ini pendaftaran KJMU telah dibuka. Ia menjamin seluruh peserta yang sebelumnya menerima KJMU bisa melakukan pendaftaran ulang.
"Saat awal dibuka pendaftaran ulang ada miss. Jadi saat preskon disampaikan semua peserta KJMU bisa mendaftar ulang dan tentunya verifikasi berjalan. Jadi poinnya dibuka dan semua penerima bisa mendaftar," kata Widyastuti dalam rapat kerja di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria lantas mempertanyakan mengapa polemik KJMU mencuat ke publik. Ia lantas menyoroti berkurangnya sasaran penerima KJMU dibandingkan tahun sebelumnya.
"Supaya clear, saya sendiri masih meraba-raba, yang menjadi permaslaah mrngenai apa? Anggaran atau mengenai jumlahnya? Saya lihat dari sisi anggaran. Anggaran yang disiapkan 2023 dan 2024 itu jomplang. Mohon koreksi kalau saya salah. Ini yang menjadi ramai di masyarakat," kata Iman dalam forum tersebut.
Iman menyebut sasaran penerima KJMU turun dari sebelumnya 17 ribu penerima turun menjadi 7 ribu. Iman menyebut kondisi inilah yang menimbulkan kecemasan di masyarakat.
"Saya ingin mengetahui berapa anggaran yang disiapkan di 2023 dan berapa di 2024. Sasarannya mungkin sekitar 7 ribuan penerima KJMU dari 17 ribu di 2023. Tentu masyarakat cemas. Makanya saya tanya bapenda gimana penganggarannya. Kok bisa dianggarkan separuh jauh banget? Sementara KJMU harus berkesinambungan sampai akhir, tak bisa berhenti di tengah jalan," tegasnya.
Senada dengan Iman, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengkritisi Pemprov DKI tak memiliki sense of crisis. Hal ini buntut berkuranganya sasaran penerima KJMU yang berkurang hampir setengahnya.
"Kalau ini kita kurangi dari 17 ribu jadi 7 ribu, tidak punya sense of crisis. Sampaikan kepada Pak Gubernur, saya udah sampaikan ke beliau, udah saya telepon, makanya langsung diubah kan tiba-tiba itu yang saya pikirkan. Kami hadir hari ini karena merasa terganggu hati nurani. Kok masalah pendidikan dibuat gini?" ujar Johnny.
"Seiring dengan pertanyaan Pak Ketua, kita mensinyalir dari sononya sudah dilakukan penghematan anggaran untuk bansos, termasuk pendidikan, kesehatan. Karena fenomena ini sudah dimainkan di KJP. Orang yang udah dapat DTKS masih diukur lagi tingkat kemiskinannya sampai mana," sambungnya.
Minta Desil Dihapus
Johnny juga mengusulkan agar persyaratan data pemeringkatan kesejahteraan sosial (desil) untuk peserta didik penerima bantuan sosial dihapus.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Jadi Bapak-Ibu, saya kira Komisi E perlu, semua kita kembalikan tidak ada lagi desil-desil di KJP," ujarnya.
Sementara Anggota Komisi E DPRD Ima Mahdiah meminta Pemprov DKI terbuka kepada publik mengenai permasalahan KJMU. Ima mengaku curiga masalah muncul untuk menutupi kekurangan anggaran.
"Saya to the point ini, sebenernya Pemprov DKI harus jujur, masalahnya apa? Desil atau anggaran? Menurut saya, ini masalah pergeseran anggaran. Jadi ini harus disampaikan ke publik masalahnya apa. Satu, soal desil hanya jadi alasan pemprov," ujarnya.
Ima mengaku curiga dengan data yang tertera dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sebab, ia mendapati warga yang masuk dalam kriteria penerima bansos, namun tak bisa melanjutkan KJP maupun KJMU.
"Saya akhirnya jadi suuzon ini terkait data DTKS. Kenapa? Karena yang 3 tahun lalu dia sudah menyanggah tidak punya mobil, menyanggah bahwa dia orang msikin, tiba-tiba muncul lagi yang alasannya harus dibawa ke dinas pajak. Padahal masalahnya selesai diblokir Samsat, Samsat integrasi ke dinas pajak. Tetapi tiba-tiba muncul lagi di tahun kemarin, yang akhirnya muncul kembali orang-orang yang tidak bisa melanjutkan KJP maupun KJMU," kata Ima.
"Pak Pj jawabnya banyak yang punya mobil. Padahal dia udah blokir bertahun-tahun lalu. Saya curiga ini sengaja untuk menutupi kekurangan anggaran. Karena menurut saya, kenapa yang viral KJMU? Karena anak-anak sudah besar. Tapi dari sembako, KJP, semua dipotong. Jadi saya minta jawaban jujur dari Pemprov DKI," sambungnya.
Seperti diketahui, ramai di media sosial cuitan soal KJMU yang disebut diberhentikan secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta ramai dibahas dan viral di media sosial (medsos). Dinas Pendidikan DKI Jakarta buka suara.
Dilihat detikcom, Selasa (5/3), di media sosial X (Twitter) beberapa netizen mengaku KJMU milik mereka dicabut secara tiba-tiba. Beberapa netizen lainnya bahkan mengaku KJMU miliknya telah terblokir.
Disdik DKI Jakarta memastikan penerima manfaat KJMU telah sesuai dengan DTKS maupun data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Melalui bantuan sosial biaya pendidikan, KJP Plus, dan KJMU, diharapkan peserta didik/mahasiswa dari keluarga tidak mampu dapat menuntaskan pendidikan.
