.webp)
Dishub DKI Jakarta mengatakan pengadaan motor besar atau gede (Moge) listrik untuk mengganti moge bensin yang sudah tua. PDIP DKI Jakarta mempertanyakan alasan pergantian tersebut.
"Saya tidak tahu seberapa mendesak harus moge listrik dengan merek mahal. Jelas itu mengabaikan perasaan masyarakat," kata anggota Komisi B DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak, saat dihubungi, Minggu (10/3/2024).
Menurutnya, tidak ada keharusan mengganti moge lama, yang berbahan bensin dengan moge listrik. Gilbert menyebut anggaran itu bukan hal yang prioritas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada keharusan untuk ganti dengan moge listrik. Saya melihat ini kebijakan yang tidak pro rakyat. Saat sekarang kesulitan, malah APBD digunakan untuk hal yang tidak prioritas. Kita butuh eksekutif yang pro rakyat," katanya.
Selain itu, dia pun masih mengkritik soal pembahasan anggaran tersebut. Menurutnya, Dishub tidak terbuka terkait pembelian Moge listrik itu saat rapat bersama Komisi B DPRD DKI.
"Itu tidak melalui pembahasan terbuka dengan DPRD. Tidak disampaikan detailny mau beli Moge listrik," katanya.
Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta menjawab kritik anggota DPRD DKI soal anggaran Rp 6,3 miliar untuk belanja lima motor listrik patwal pimpinan VVIP. Kadishub DKI Syafirn Liputo mengatakan anggaran motor listrik sudah dibahas RAPBD 2024.
"Anggaran pembelian motor listrik sudah dibahas dalam pembahasan RAPBD TA 2024. Pembelian motor besar listrik tersebut sesuai InPres No 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," kata Syafrin, kepada wartawan, Minggu (10/3).
Dia juga mengatakan motor listrik besar ini untuk menggantikan motor patwal sebelumnya yang sudah tua. Syafrin menyebut motor listrik itu untuk pengawalan Gubernur atau Wakil Gubernur terpilih ke depan.
"Selain itu motor listrik besar tersebut untuk menggantikan motor besar Dishub yang usianya sudah tua, dan nantinya peruntukannya adalah untuk Pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih nantinya," ucapnya.
(aik/rfs)
