.webp)
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,5 miliar untuk belanja motor listrik pengawalan (patwal) pimpinan VVIP. Rencana itu menuai kritik dari legislator DKI Jakarta.
Hal tersebut tertera dalam situs SiRUP LKPP seperti dilihat, Senin (4/3/2024). Tender tersebut diberi nama 'Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Sepeda Motor Listrik Pengawalan Pimpinan VVIP'.
Pengadaan tersebut berada pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Anggarannya berasal dari APBD DKI 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Total pagu Rp 6.354.750.000 (Rp 6,5 miliar)," demikian tertulis dalam situs tersebut.
Motor listrik yang akan dibeli berjumlah lima unit. Pemilihan penyedia dijadwalkan dimulai pada Maret 2024 dan berakhir Juni 2024. Pemanfaatan barang ditargetkan dimulai pada Desember 2024.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya sempat menjelaskan soal rencana membeli motor gede (moge) listrik. Motor itu akan digunakan untuk keperluan pengawalan lalu lintas (patwal).
"Ini untuk patroli dan pengawalan, jadi motor patwal listrik," kata Syafrin seusai Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
Syafrin mengatakan pengadaan motor patwal akan dilaksanakan mulai 2024. Dia mengatakan saat ini Dishub DKI sudah memiliki 186 motor listrik untuk operasional petugas.
"Iya, untuk kendaraan dinas operasional khusus kan tahun ini Dinas Perhubungan sudah mengadakan 186 motor listrik untuk petugas lapangan. Nah sementara untuk motor besar atau mogenya seperti tadi, itu rencana tahun depan baru akan diadakan," ujarnya.
Legislator DKI mengkritik belanja motor listrik baru. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga Video: Murah Meriah! Motor Listrik Dapat Potongan Subsidi Rp 7 Juta di Transmart
PDIP Sentil Dishub Beli Motor Listrik, Anggap Pemborosan
PDIP mengkritisi anggaran Rp 6,5 miliar untuk belanja motor listrik patwal pimpinan VVIP. PDIP menganggapnya sebagai pemborosan.
Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan saat ini masyarakat dihadapi oleh polemik KJMU hingga harga sembako yang melambung tinggi. Sehingga, ia memandang pembelian kendaraan dinas baru itu menyinggung perasaan masyarakat yang sedang kesulitan.
"Apalagi jika melihat kondisi saat ini serta kebutuhan dalam sektor lain seperti pencabutan subsidi KJMU, KJP dan lain-lain yang saat ini meresahkan penerima manfaat, harga bahan dasar sembako membumbung naik, kesehatan dan Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, maka Pengadaan Belanja 5 Motor Listrik dengan anggaran Rp 6,3 miliar tersebut masuk dalam pemborosan anggaran," kata Rio kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).
 Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo. Foto: dok. istimwa |
Rio lantas meminta Pemprov DKI berhati-hati dan peka terhadap kondisi warga saat ini. Sekalipun, Pemprov DKI tengah menggencarkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan bertenaga listrik.
"Anggaran besar untuk pembiayaan motor besar Dishub bertenaga listrik harus hati-hati dan sensitif terhadap kondisi umum masyarakat saat ini, apalagi diperuntukkan untuk pengawalan VVIP yang secara fungsi mendasar jauh dari kebutuhan nyata masyarakat," tegasnya.
Selain itu, Rio memandang belanja motor listrik yang anggarannya bersumber dari APBD mesti mempertimbangkan dampak secara langsung kepada masyarakat. Apabila tak berdampak terhadap masyarakat, ia mengusulkan sebaiknya anggaran Rp 6,3 M itu dialihkan ke pos anggaran lain.
"Pembelanjaan Motor Listrik baru tersebut bersumber dari APBD, yang tentunya harus mempertimbangkan dampak langsung ke masyarakat. Jika tidak berdampak ke masyarakat tentunya Anggaran Rp 6,3 miliar bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Jika dianggap perlu dapat dialihkan namun sekali lagi semuanya patut di kaji teknis kekiniaan," ucapnya.
Ia juga mendorong agar Dishub mengedepankan pemeliharaan kendaraan motor yang sudah ada ketimbang mengadakan baru.
"Dishub harus mengedepankan pemeliharaan kendaraan motor yang saat ini sudah ada. Artinya pengadaan ini apakah karena kekurangan unit atau karena unit sebelumnya nya mengalami disfungsi penggunaan yang bisa saja disebabkan oleh faktor buruknya perawatan," jelasnya.
Pimpinan DPRD DKI Usul Anggaran Diinvestigasi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengusulkan agar anggaran tersebut diinvestigasi perutukannya. Rany mengaku tak mempermasalahkan mengenai rencana belanja kendaraan dinas operasional (KDO) apabila diperlukan.
Namun, Rany memandang perlu dilakukan pengecekan apakah anggarannya sudah sesuai per unitnya.
"Kalau untuk anggarannya kan bisa diinvestigasi dengan anggaran tersebut berapa harga per unitnya apakah relevan atau tidak dengan anggaran tersebut," kata Rany kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).
 Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani Foto: Dok. Situs DPRD DKI Jakarta |
Rany juga menerima informasi saat ini sejumlah unit motor dinas sudah tak laik pakai. Sehingga, menimbulkan risiko bagi penggunanya.
"Sepanjang saya tau memang sudah banyak unit motor yang sudah tidak layak pakai bisa menimbulkan risiko bagi penggunanya. Itu yang saya tahu ya, mohon maaf bila salah," ucapnya.
Politikus Gerindra itu memandang motor patwal harus dalam kondisi prima ketika digunakan mengawal pimpinan VVIP. Dengan begitu, dapat mengurangi risiko kecelakaan.
"Kan engga lucu juga ketika sedang melaksanakan tugas pengawalan tapi tiba-tiba motor pengawalnya mengalami kerusakan di jalan bahkan berisiko tinggi akan terjadinya kecelakaan bagi penggunanya," jelasnya.
