Wakil Rakyat Kerap Bersandiwara Politik

Jakarta - Dunia ini panggung sandiwara. Begitu bunyi lirik lagu yang dibawakan grup God Bless. Salah satu panggung sandiwara itu ada di Senayan, di mana wakil rakyat kerap bersandiwara politik."Banyak anggota DPR yang melakukan sandiwara politik. Tidak jelas kelaminnya. Mereka DPR, namun seringkali menjadi bagian dari eksekutif, meski kadang-kadang pura-pura keras," kritik pengamat komunikasi politik UI Effendi Ghazali.Hal ini disampaikan dia dalam diskusi bertajuk 'Refleksi 2 Tahun Kinerja DPR' yang digelar di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (22/12/2006).Sementara pengamat politik CSIS J Kristiadi berpendapat, dalam beberapa hal, kinerja DPR periode ini cukup baik. Dia mencontohkan adanya 2 UU yang fenomenal, yaitu UU Kewarganegaraan dan UU Pemerintahan Aceh (PA)."Dua UU itu produk DPR yang penting. UU PA misalnya, ini bukan hal yang mudah membahasakan apa yang diinginkan MoU," puji Kristiadi.TundukSedangkan Ketua Fraksi FPDIP Tjahjo Kumolo dan Ketua Fraksi FPPP Endin AJ Soefihara menilai DPR belum dapat berperan optimal dalam fungsi dan perannya. Keduanya membenarkan tudingan mantan Ketua MPR Amien Rais beberapa bulan silam bahwa DPR saat ini berperan sebagai lembaga stempel kebijakan pemerintah."Keputusan politik yang dibuat DPR tidak memihak kepentingan masyarakat, tetapi lebih banyak memihak pemerintah," ujar Tjahjo.Sementara Endin menilai DPR belum mampu merefleksikan dirinya sebagai lembaga yang punya kekuasa. Dalam banyak pengambilan keputusan, seringkali DPR tunduk pada keinginan pemerintah."Budget misalnya. Untuk mengatur anggarannya sendiri saja susah. Untuk pengawasan, yang diawasi juga susah," tandas calon Ketum PPP ini.Endin juga menyoroti belum adanya sinkronisasi antara hal yang diawasi dengan keahlian anggota DPR. Dia mencontohkan, seorang anggota DPR yang berlatar belakang suatu bidang, dipaksa untuk membahas persoalan lain. Hal ini disebabkan rekrutmen anggota DPR melalui partai politik masih sebatas rekrutmen aktivis partai, bukan sesuai dengan apa yang akan dikerjakan di DPR."Jadi seringkali anggota DPR mudah dibohongi dengan argumentasi akademik oleh eksekutif. Padahal seorang anggota DPR seharusnya punya basic theory," cetus dia. (fjr/sss)