Cegah Pungli, DPRD DKI Usul Swastanisasi Pemakaman Umum

Jakarta - DPRD DKI Jakarta mengusulkan pemakaman umum diswastanisasi. Alasannya subsidi pemerintah provinsi untuk pemakaman tidak pernah sampai ke tangan masyarakat, sementara pungutan terus berjalan."Masyarakat terus dimintai pungutan, karena subsidi dari Pemprov DKI tidak pernah sampai," cetus anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (19/12/2006).Selama ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 150 ribu per orang untuk subsidi pemakaman. Namun dana ini, menurut Alaydrus, tidak tersalurkan karena masyarakat masih dipunguti lagi saat pemakaman.Komisi E DPRD DKI mengharapkan dengan dikelola swasta, pemakaman dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Saat ini Komisi E masih menggodok usulan tersebut.Di tempat yang sama, Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo menyatakan tidak setuju dengan ide Komisi E tersebut. "Ya, nggaklah. Itu menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau menyangkut kepentingan seperti yang di Gunung Sindur Bogor, itu bukan untuk umum," tegas pria yang biasa dipanggil Foke ini.Foke tidak menyangkal adanya pungutan yang dilakukan oleh oknum-oknum di pemakaman meskipun ada subsidi pemakaman. Foke sudah berbicara dengan Kepala Pemakaman Pemprov DKI untuk menindak tegas oknum-oknum tersebut."Saya sudah bilang kepada Kepala Pemakaman DKI, kalau memang mau mendudukkan itu secara benar, harus berani dan tegas kepada oknum-oknum tersebut," tandas Foke. (aba/nrl)