.webp)
Hati-hati membeli kendaraan over kredit. Pastikan statusnya apakah masih cicilan leasing atau ada sangkutan dengan utang lain. Bila tidak, maka pembeli yang beritikad baik akan terkena dampaknya.
Berikut pertanyaan pembaca detik's Advocate yang menanyakan hal itu:
Dear sir
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selamat pagi
Kurang lebih 1,5 tahuan lalu, tepatnya Agustus 2022, saya membeli mobil overkredit dari seseorang yang mengatakan kalau mobil tersebut tidak ada sangkutan/utang di luar dari cicilan ke leasing. Pada saat transaksi, sisa cicilan 27 kali lagi, dan penjual menjamin, kalau dia memiliki rumah sendiri dan akan membantu sampai pengambilan BPKB.
Di bulan Desember 2023, barulah diketahui, ada cicilan kredit multiguna. Di mana sisa pokok Rp 18,5 juta dan ada denda dan bunga +/- Rp 67 juta per Januari 2024.
Tolong saran hukum terbaik untuk menekan penjual tersebut melunasi utangnya di leasing tersebut. Karena tanpa penyelesaian utang multiguna tersebut, saya tidak dapat mengambil BPKB mobil tersebut?
Saya merasa penjual melakukan penipuan kepada saya. Karena dibalik penjualan mobil tersebut, BPKB penjual pernah melakukan top up pinjaman multiguna
Eben
Untuk menjawab pertanyaan di atas, kami meminta pendapat hukum advokat Eliadi Hulu, S.H. Berikut jawaban lengkapnya:
ANALISA HUKUM
Berdasarkan keterangan dari Saudara diketahui bahwa mobil yang dialihkan atau dioverkreditkan merupakan objek jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.
Diketahui ada 2 (dua) fakta hukum yang terjadi dengan objek jaminan fidusia dalam hal ini mobil Saudara. Pertama, telah digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan; Kedua, telah dialihkan atau over kredit.
Berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia di atas, apabila mobil tersebut digadaikan atau dijadikan jaminan maka harus memperoleh persetujuan dari penerima fidusia (leasing). Begitu pula apabila mobil dialihkan atau over kredit, terlebih dahulu harus disetujui oleh leasing.
Oleh karena itu pada saat terjadinya over kredit Saudara harus memperoleh surat persetujuan tertulis dari penerima fidusia (leasing) bahwa mobil tersebut disetujui untuk dioverkreditkan kepada Saudara. Pada saat proses over kredit, semestinya pihak leasing menginformasikan kepada Saudara bahwa mobil tersebut telah digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan. Apabila pihak leasing tidak menginformasikan kepada Saudara maka kami menduga mobil tersebut digadaikan tanpa persetujuan dari leasing.
Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Saudara, kami asumsikan jika proses over kredit mobil telah mendapat persetujuan dari leasing. Hal tersebut merupakan legal standing atau dasar Saudara untuk mengambil upaya hukum apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan mobil yang dioverkreditkan. Karena apabila Saudara mengambil upaya hukum namun belum mandapat persetujuan dari leasing terkait dengan over kreditnya, maka bisa saja debitur lama berdalih bahwa mobil tidak pernah diover kreditkan kepada Saudara.
Selain itu, apabila over kredit dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak leasing, maka over kredit tersebut tidak sah bahkan merupakan tindak pidana di bidang fidusia (lihat Pasal 36 UU Fidusia) yang dapat menjerat debitur lama.
LANGKAH HUKUM
1. Menurut kami upaya hukum terbaik yang dapat saudara tempuh adalah dengan membuat laporan polisi atas dugaan penipuan. Dengan begitu, debitur lama akan merasa terancam sehingga mau tidak mau akan melunasi kewajibannya ke pihak multiguna di mana ia melakukan pinjaman.
2. Saudara juga dapat menempuh upaya perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yang pada pokoknya Saudara menuntut agar debitur lama melaksanakan kewajibannya kepada pihak di mana Ia melakukan pinjaman.
Demikian jawaban kami
Terima kasih
Eliadi Hulu, S.H
Advokat, tinggal di Jakarta
