.webp)
Guru besar ilmu hukum dari Universitas Brawijaya (Unibraw), Prof Dr I Nyoman Nurjaya, menilai rekrutmen polisi difabel merupakan terobosan Polri. Dia menyebutkan Polri menyetarakan warga negara.
"Ini terobosan dari Polri yang tujuannya sebenarnya untuk pertama, dalam fungsi sebagai pengayom, pelindung dan juga bagian dari penegak hukum. Itu bagian dari perlakuan Polri terhadap warga negara untuk equal before the law, kesamaan dalam kedudukan hukum," kata Nyoman kepada detikcom, Senin (26/2/2024).
Dia mengapresiasi kebijakan rekrutmen polisi disabilitas. Dia menyebutkan kebijakan ini gagasan dan karya Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mengapresiasi, memberi penghargaan yang tinggi dari gagasan dan juga karya Polri di bawah pimpinan Pak Listyo," ucap Nyoman.
Nyoman menyampaikan perekrutan polisi difabel juga bentuk peningkatan kualitas manajemen di kepolisian. Penerimaan difabel sebagai anggota Polri dinilai sebagai bentuk pemenuhan hak intelektual.
"Ini peningkatan kualitas manajemen kepolisian, perlakuan yang sama terhadap semua warga negara yang memiliki hak ekonomi, hak intelektual yang bida didayagunakan oleh Polri. Ini ide cemerlang," ujar Nyoman.
Nyoman menerangkan, difabel merupakan orang dengan keterbatasan fisik. Namun, secara rohani hingga kemampuan intelektual, difabel sama dengan orang yang memiliki fisik normal.
"Difabel itu sebenarnya lebih kepada fisik, tapi rohani, pemikiran, kemampuan intelektual itu sama dengan yang normal fisiknya," sebut dia.
Nyoman menjelaskan kehadiran polisi di lapangan penting. Namun, seiring perkembangan zaman, kejahatan merambah ke dunia virtual.
"Ini tidak hanya seorang difabel direkrut, tapi ada skill, dia punya keahlian tertentu, dan itu sangat dibutuhkan oleh Polri. Perkembangan dinamika dari tugas-tugas Polri dalam rangka perlindungan masyarakat dari social enemy, masalah-masalah sosial itu tidak hanya membutuhkan SDM untuk teritorial di lapangan, di belakang meja membutuhkan teknologi kan," terang Nyoman.
"Kita juga sadar bahwa dinamika masyarakat, perkembangan teknologi dan ilmu teknologi juga mempengaruhi tingkat kejahatan. Jenis-jenis kejahatan baru dengan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu butuh SDM-SDM yang di belakang meja, yang ahli-ahli IT. Tidak hanya untuk menangani kasus-kasus nasional, tapi bisa jadi juga transnational crime," pungkas Nyoman.
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) untuk kaum difabel. Proses seleksi masuk dan kegiatan pendidikan para difabel dengan siswa regular disamakan dan digabung.
Calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi, termasuk difabel, akan memulai pendidikan pada 5 Maret mendatang. Siswa difabel dan regular diperlakukan setara.
Kini terdapat dua difabel yang mengikuti pemeriksaan serta ujian hingga tahap akhir. Keduanya adalah seorang dokter dan seorang sarjana pendidikan.
(aud/idn)
