.webp)
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung langkah Polri merekrut penyandang disabilitas untuk menjadi polisi dengan pangkat perwira. Kompolnas menilai kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah dilaksanakan dengan baik oleh Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) yang dipimpin Asisten SDM Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.
"Kompolnas sangat mengapresiasi dan menyambut baik kebijakan Kapolri yang memberikan kesempatan kepada difabel untuk direkrut menjadi anggota Polri melalui program SIPSS," ucap komisioner Kompolnas Poengky Indarti dalam keterangan tertulis, Senin (26/2/2024).
Dia mengapresiasi persiapan Polri dalam menerima kelompok disabilitas, di mana tim SSDM Polri melaksanakan studi komparatif dan kajian. Diketahui, tim SSDM Polri berkunjung ke negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan inklusif ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebijakan Kapolri ini berhasil dijalankan dengan baik oleh As SDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Sebelumnya SSDM Polri juga sudah melakukan studi komparatif ke negara-negara yang memberikan peluang kepada difabel untuk bekerja menjadi anggota kepolisian," jelas Poengky.
"Kebijakan Kapolri terkait difabel menunjukkan bahwa Polri menghormati asas non-diskriminatif dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh amanah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," sambung dia.
Poengky mencatat di 2021, banyak perubahan di kepolisian terkait isu disabilitas. Hal pertama yang dicatatnya adalah kebijakan Jenderal Sigit membuka peluang untuk difabel bekerja di lingkungan Polri sebagai pegawai harian lepas (PHL).
"Pada tahun 2021, dalam 100 hari masa jabatan Kapolri, Kompolnas mencatat sudah banyak perubahan yang dilakukan Polri terkait difabel. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada waktu itu mempunyai kebijakan non-diskriminasi dengan memberi peluang kepada difabel untuk bekerja di Polri sebagai tenaga harian lepas," terang Poengky.
Salah satunya, sambung Poengky, adalah PHL di Polres Tangerang Selatan dan jajaran kala itu. "Kompolnas waktu itu melihat contoh nyata di Polres Tangerang Selatan dan jajaran," lanjut Poengky.
Poengky kemudian menyebut hal kedua adalah hadirnya sosok penerjemah bahasa isyarat di tiap konferensi pers. Poengky mengaku hal ini membantu penyandang tunarungu dan tunawicara memahami informasi dan perkembangan isu terkait kepolisian, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
"Selanjutnya di setiap konferensi pers Polri selalu disediakan penerjemah bahasa isyarat, sehingga membantu bagi para difabel tunarungu dan tunawicara untuk dapat mengikuti berita-berita kepolisian," sebut Poengky.
Poengky lalu menerangkan hal ketiga ialah dibuatnya akses ramah disabilitas di kantor-kantor kepolisian. "Demikian pula di beberapa kantor kepolisian di perkotaan diberikan akses kepada difabel, termasuk disediakan jalur khusus, kursi roda, bahkan toilet untuk difabel," ujar Poengky.
Hal keempat, lanjut Poengky, adalah Polri merekrut Pegawai Negeri pada Polri (PNPP). Teranyar atau hal kelima, Polri merekrut polisi-polisi baru dalam proses penerimaan Sekolah Inspektur Perwira Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara.
"Dalam perkembangannya, Polri membuka peluang difabel untuk menjadi PNS dan PNPP, dan saat ini ditingkatkan peluangnya untuk dapat menjadi anggota Polri melalui SIPSS. Praktik ini luar biasa karena baru pertama kalinya terjadi di Asia, dan Polri patut bangga. Kami berharap kebijakan Polri ini dapat dicontoh instansi-instansi lainnya," pungkas Poengky.
(aud/jbr)
