Polri Segera Susun Perpol Pembentukan Direktorat Baru di Bareskrim

Jakarta - Polri bakal segera menyusun peraturan kepolisian (perpol) tentang pembentukan direktorat baru di Bareskrim Polri. Penyusunan itu dilakukan menindaklanjuti peraturan presiden (perpres) yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perpol itu nantinya akan mengatur Direktorat yang akan menangani perkara pelayanan perempuan dan anak (PPA) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Bareskrim.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata AsSDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/2/2024).

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Baru, Tambah Direktorat di Bareskrim Polri

"Perpol ini berisi Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Struktur Organisasi dan DSP yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan KemenPAN-RB yang melibatkan Kemenkeu terkait anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya," jelas Dedi.

Lebih lanjut, dia menuturkan, setelah perpol selesai, disusun akan diajukan oleh Divisi Hukum Polri ke Kemenkumham.

"Kemudian bersama Divkum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menandatangani peraturan presiden (perpres) baru. Perpres itu mengatur tambahan direktorat di Bareskrim Polri.

Dilihat detikcom, Selasa (13/2), perpres itu ditandatangani Presiden Jokowi per 12 Februari 2024. Perpres itu bernomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. Perpres itu menambah satu direktorat di Bareskrim Polri dari yang sebelumnya 6 menjadi 7 direktorat.

"Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) direktorat, 3 (tiga) pusat, dan 4 (empat) biro," demikian bunyi di Pasal 20.

Baca juga: Forum Masyarakat Sipil Bersatu Terima Kasih ke TNI-Polri Jaga Pemilu Kondusif

Adapun penambahan ini disebutkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, perlu menata kembali organisasi, dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lihat juga Video 'Polri Bikin Perpol Tindak Lanjuti PP Penerimaan Pajak Bukan Negara':

[Gambas:Video 20detik] (ond/azh)