.webp)
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris berharap para calon presiden (capres) memaparkan strategi untuk mengeliminasi tuberkulosis (TB) dalam debat capres terakhir hari ini. Pasalnya, berdasarkan Global TB Report 2023, kasus TBC di Indonesia menempati peringkat kedua di dunia setelah India.
"Sebagai negara dengan kasus TBC tertinggi kedua di dunia, Indonesia memiliki beban sangat berat untuk mengeliminasi angka kasus hingga bebas TBC di tahun 2030. Oleh karena itu. saya berharap para capres mau menyinggung strateginya mengeliminasi TB saat debat," kata Fahira dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2/2024).
Ia menekankan pentingnya isu ini karena pada 2030 Indonesia ditargetkan melakukan percepatan eliminasi TB, serta menuju bebas TB pada 2050 mendatang. Penanggulangan TB juga disebutnya menjadi isu kesehatan yang sangat krusial bagi Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini karena, TB bukan hanya sekadar menjadi isu kesehatan saja, tetapi juga berkaitan dengan economic lost yaitu kehilangan pendapatan rumah tangga. Menurut WHO, seseorang yang menderita TB diperkirakan akan kehilangan pendapatan rumah tangganya sekitar 3 hingga 4 bulan," paparnya.
Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta pada Pemilu 2024 ini menilai strategi eliminasi TB harus menjadi agenda utama bidang kesehatan lima tahun ke depan agar tidak terus menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Fahira menerangkan penyakit ini menular dengan mudah, yaitu melalui udara yang berpotensi menyebar di lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, dan tempat umum lainnya.
Sebagai penyakit menular, kata Fahira, TB akan terus menjadi ancaman serius mengingat semakin tingginya arus globalisasi transportasi dan migrasi penduduk antar negara. Selain itu, pengobatan TB tidak mudah dan murah, bahkan jika tidak ditangani hingga tuntas dapat menyebabkan resistensi obat.
Menurutnya, eliminasi TB harus dipercepat mengingat kondisi pengendalian TB tiap tahunnya belum sesuai target. Salah satunya karena kondisi pandemi, sehingga penurunan insidensi TB menjadi 190 per 100.000 pada 2024 diperkirakan sulit untuk dicapai.
Salah satu strategi penting yang bisa ditempuh dalam upaya eliminasi TB adalah intervensi presiden dalam penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Khususnya dalam penerapan rencana aksi penanggulangan tuberkulosis yang berkesinambungan.
Kebijakan ini tak hanya meliputi pemenuhan sumber daya manusia yang memastikan pencatatan dan pelaporan, serta implementasi teknis program tuberkulosis. Namun menurutnya, semua provinsi dan kabupaten/kota perlu mengembangkan peraturan tentang jaminan pembiayaan kesehatan. Hal ini diperlukan untuk mengatasi faktor psikososial pada orang dengan tuberkulosis serta mengalokasikan budget program penanggulangan tuberkulosis.
"Artinya, Indonesia perlu kerja keras untuk menurunkan kasus bahkan mengakhiri TB. Target pemerintah untuk eliminasi TB pada 2030 dan menuju Indonesia bebas TB 2050 harus dipercepat agar derajat kesehatan masyarakat terus meningkat sehingga beban anggaran kesehatan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya," pungkasnya.
(akd/ega)
