.webp)
Pj Gubernur Banten Al Muktabar merespons soal oknum pejabat eselon IV yang diduga menjadi calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Satpol PP. Dia akan menindak tegas jika pejabat berinisial RSD itu terbukti bersalah.
"Itu tolong diinvestigasi itu datanya, saya akan concern sekali itu karena di Banten itu saya konsen dalam pengembangan sumber daya manusia, tidak boleh ada percaloan dan berbayar, kalau ada yang melakukan itu akan kita hukum berat," kata Al Muktabar kepada wartawan di Serang, Jumat (2/2/2023).
Al Muktabar mengatakan akan menghukum berat jika RSD terbukti bersalah. Dia tidak segan untuk memberhentikan jika benar menjadi calo PPPK dan pegawai di lingkungan Pemprov Banten.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan dihukum berat, terbukti dihukum berat kalau terbukti lebih jauh akan kita berhentikan," tegasnya.
Dia mengatakan pegawai di Pemprov Banten jangan sampai ada berspekulasi soal pengembangan SDM. Sikap para pekerja di Pemprov, katanya, ditentukan ketika dipilih menjadi seorang pegawai.
"Kalau ada dalam open bidding pembiayaan, itu mulai titik awal dia tidak amanah dalam bekerja dan saya tidak akan kompromi hal ini," tegasnya.
Al Muktabar sudah menyampaikan kepada masyarakat kalau formasi ASN, PPPK dan non-ASN tidak dipungut biaya. Termasuk untuk pegawai yang promosi di setiap organisasi perangkat daerah.
"Saya yang tanda tangan, saya sudah bilang tidak ada proses berbayar," ujarnya.
(bri/idn)
