"Saya bersama Pak Menteri PDTT sepakat pentingnya interoperabilitas layanan di Kementerian Desa. Ke depan kita bersama dorong agar layanan bisa diinteroperabilitaskan sehingga semakin mempermudah masyarakat," ujar Anas dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).
Usai pertemuan yang digelar Kamis (1/2) tersebut, Anas mengungkapkan transformasi digital di berbagai aspek dilakukan melalui pembangunan portal nasional yang akan menaungi sembilan layanan prioritas pada tahap awal.
Selain itu, pemerintah telah menunjuk BUMN Peruri sebagai Government Technology yang akan menyelenggarakan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) prioritas layanan milik Kementerian dan Lembaga Pemerintah, meliputi Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan Sosial, Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Transaksi Keuangan Negara, Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Portal Layanan Publik, Layanan Satu Data Indonesia, dan Layanan Kepolisian.
Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya bagi seluruh masyarakat, pemerintah mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
Pemerintah juga mendukung empat pilar utama transformasi digital, yakni infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital. Anas menyebut pilar-pilar ini harus berjalan secara sinergis untuk mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045.
Sementara, Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan siap mendukung transformasi digital bersama jajarannya. Ia menyebut selama ini layanan di Desa masih terpisah-pisah sehingga masyarakat belum sepenuhnya mendapat kemudahan.
"Jadi Kementerian Desa dulunya kan banyak sekali aplikasi, termasuk di desa-desa juga banyak. Ada yang buatan desa, buatan kabupaten, ada yang buatan pihak ketiga. Saat ini kita sedang berikhtiar agar semuanya terintegrasi dalam satu portal sesuai dengan arahan Presiden lewat Menteri PANRB," pungkasnya.
Lihat juga Video 'Detik Network Bersinergi Bersama Huawei Cloud Menuju Transformasi Digital':
(prf/ega)